Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq saat menyerahkan usulan program DAK Terintegrasi 2023 kepada Kasubdit PKP Wilayah I Sumatera Airin Saputri Harahap di Gedung Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (5/9/2022). [Foto: for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini, Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq dituding kurang responsif atau tidak serius terhadap permasalahan yang ada di Kota Banda Aceh, terutama soal penanganan angka kemiskinan di Banda Aceh. 

Sebagaimana diberitakan Dialeksis.com sebelumnya, Direktur Eksekutif PAKAR Aceh menyatakan, selama ini Pj Walikota Banda Aceh dinilai kurang melibatkan diri bersama pihak eksternal dalam membantu menyelesaikan masalah di semua sub-sektor kemiskinan di Banda Aceh.

Dihubungi secara terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh Mulizar pun menepis anggapan jika Pj Walikota Banda Aceh tak serius mengentaskan kemiskinan.

Pihaknya, meluruskan bahwa Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menaruh perhatian besar terhadap masyarakat miskin yang masih tersisa 7,61 persen (data 2021) di Banda Aceh. Walaupun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi (15,3) dan nasional (10,14).

Setidaknya, dua gebrakan telah dilakukan Bakri Siddiq dalam upaya pengentasan angka kemiskinan. Pertama, program pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan yang kedua pilot project pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP).

"Pada 2023 melalui Kementerian PUPR, kita akan membangun 150 rumah duafa," ujarnya kepada Dialeksis.com, Jumat, (16/9/2022) di Balai Kota.

Menurutnya, program yang dibiayai Dana DAK Terintegrasi tersebut, merupakan hasil kunjungan kerja Pj Walikota ke Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian PUPR pada awal bulan lalu.

"Total anggaran yang dikucurkan untuk Banda Aceh mencapai Rp 13 miliar lebih,” sebutnya.

Bukan hanya untuk pembangunan rumah duafa, kata Mulizar, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk pembangunan jalan, drainase, IPAL komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi.

"Alhamdulillah ini hasil lobi Pak Pj Wali Kota Bakri Siddiq ke pemerintah pusat yang langsung disahuti oleh Kementerian PUPR," ujarnya.

Selanjutnya, Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq juga siap menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Provinsi Aceh.

Pihaknya juga akan mendata seluruh penduduk miskin melalui suatu aplikasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan valid.

"Pak Pj Wali Kota bergerak cepat untuk menghadirkan data desa presisi ini sesuai arahan pemerintah pusat. Dan telah dipilih pula Gampong Ceurih sebagai lokasi pertama dan diharapkan bisa jadi percontohan terwujudnya data masyarakat miskin by name and by address, sehingga saat ada stimulus bisa tepat sasaran," terangnya lagi.

Ia pun menyebut tudingan ketidakseriusan pj wali kota terhadap persoalan kemiskinan tak berdasar.

"Sebenarnya kalau kita lihat data BPS, tingkat kemiskinan Banda Aceh satu-satunya terendah di Aceh. Angkanya 7,61 persen-jauh di bawah rata-rata provinsi bahkan nasional. Tapi beliau menaruh perhatian serius dengan dua gebrakan tersebut, di samping program rutin lainnya," demikian kata Mulizar.[NR]