DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh sudah diberikan "Karpet Merah" oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sebuah rumah sakit yang bagus dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tetapi sampai saat ini belum ada persetujuan dari legislatif.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Aceh Dr Azharuddin, kepada Dialeksis.com, Selasa (7/9/2021).

"Jadi KPBU disiapkan oleh tim dibawah Kementerian Keuangan Sri Mulyani dan itu disiapkan dari tahun 2018, di 2020 itu "tidak deal", tidak mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, saya tidak tahu detail tetapi bukan berarti sudah final seperti itu," jelasnya lagi. 

Kemudian lanjutnya, jika rencana itu diangkat kembali, pihaknya sudah siapkan proposal feasibility study yang dikerjakan oleh nasional karena melihat Aceh sangat prospek dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah, apalagi kalau dibeli lahan, infrastruktur, equipmentnya bagus. 

"Kemudian bayarnya nanti 16 tahun kemudian, dibangun dulu jadi tidak ada keributan blacklist, yang bangun itu nasional atau internasional," katanya. 

Sistem KPBU sama seperti seorang Presiden yang mau bangun ibukota, karena bangun dulu bayarnya belakangan. Jadi kesediaan rumah sakit yang berkualitas yang dipantau oleh negara itu milik negara karena uangnya di bawah Kementerian Keuangan. Karena melihat Aceh sangat potensi, Aceh punya duit yang banyak.

Saat ditanya, Kenapa itu tidak berjalan?

Dr. Azharuddin menjawab semasa ia masih menjabat di struktural RS Zainoel Abidin satu bagian yang kecil SKPA. Itu tergantung pada pemilik rumah sakit, ada eksekutif, legislatif yang memutuskan apakah memang yang sudah disusun dengan feasibility study selama 2 tahun lebih pada last minute itu tidak disepakati padahal multiplay efeknya itu luar biasa. 

Mantan Direktur RSUZA itu menyebutkan, RSUZA mempunyai rumah sakit dengan 666 tempat tidur baru dengan 5 layanan unggulan, diantaranya brain center, trauma center, eye center pusat mata terpadu, onkologi center dan punya layanan eksekutif yang itu benar-benar masyarakat ingin karpet merah yang sebenarnya, orang-orang yang punya asuransi non BPJS biasanya ke luar negeri tetapi kita menyediakan tempat. 

"Namun disayangkan itu belum mendapatkan persetujuan sampai saat ini memang tidak jadi. Tapi dokumen semuanya apa yang sudah digagas masih utuh. Mungkin kalau ada political will pemerintah setiap orang ada waktunya, mungkin nanti kalau ada masyarakat melihat kembali. Itu menjadi salah satu yang kita 2 kali gagal, yang dulu dengan Jerman sudah gagal yang mau meminjam uang dari luar negeri last minutenya gagal," ungkapnya lagi. 

Namun, melihat dari rekam jejak dengan KPBU ada success story dalam membangun banyak jalan tol, membangun pelabuhan udara, membangun segalam macam dengan KPBU, karena dianggap KPBU itu objektif dan prospektif dan disitu muatan-muatan koruptif sudah biasa di antisipasi termasuk resiko gagal bangun semua ditanggung oleh negara pemilik modal. 

"Ini menurut saya skema yang paling bagus yang diimpi-impikan sampai di akhir 2020 Desembernya yang time line iya atau tidak disepakati. Pemerintah punya view sendiri mungkin ada yang menjadikan prioritas di Aceh. Tetapi kalau dikaitkan daerah atau negara kalau kesehatan, pendidikan tidak bagus, maka tidak akan maju. Tidak akan bisa jika sektor kesehatan dinomorduakan," pungkasnya. [anr]