Foto: Kuasa Hukum DPP Partai PNA Pimpinan Irwandi Yusuf, Haspan Yusuf Ritongan (kanan), Ketua Harian DPP PNA Tgk H Syakya alias Abati, dan Darwati A Ganin, dan pengurus DPP lainnya saat memberi keterangan pers kepada beberapa awak media, Sabtu (29/1/202) sore. [Zakir/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang dipimpin Irwandi Yusuf menganggap Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar untuk pengurus inti DPP, DPW, serta Anggota DPRA dan DPRK Kabupaten/Kota di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Sabtu (29/1/2022) berlangsung sukses, meski acara berhenti karena dibubarkan paksa oleh puluhan massa yang mengatasnamakan kader PNA.

DPP Partai PNA melalui Kuasa Hukum-nya, Haspan Yusuf Ritongan SH MH, membeberkan alasan tentang keberhasilan Bimtek tersebut. Menurutnya, tolak ukur keberhasilan itu dilihat dari pengurus inti DPW Kabupaten/Kota yang berhadir, yang persentasenya mencapai 97 persen.

"Kesuksesan ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir yang mencapai 97 persen. Hanya dua DPW yang tidak hadir. Anggota DPRK juga banyak yang hadir. Untuk Anggota DPRA dua yang hadir," ujar Haspan dikawasan Lamprit, Banda Aceh, Sabtu (29/1/2022) sore.

Tolak ukur kesuksesan Bimtek tersebut, kata Haspan, dapat dilihat dari loyalitas kader di tingkat DPW kepada kepengurusan DPP PNA yang baru yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf. "Secara umum kegiatan Bimtek berhasil mencapai tujuan, yaitu mengukur tingkat loyalitas kader di daerah terhadap kepengurusan yang baru sesuai SK yang dikeluarkan Kemenkumham Aceh," ucapnya, yang turut didampingi Ketua Harian DPP PNA Tgk H Syakya alias Abati, Bendahara Umum Rafli Agam, Anggota DPRA yang juga istri Irwandi Yusuf Darwati A Gani, dan beberapa pengurus DPP Partai PNA lainnya..

Meski menilai acara Bimtek tersebut berjalan sukses, namun DPP Partai PNA akan tetap mengambil tindakan hukum terhadap para perusuh yang membubarkan paksa kegiatan Bimtek. Hal ini, dikatakan Haspan, untuk memberi pelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi.

"Pengurus DPP sudah sepakat untuk mengambil langkah hukum karena ini memang perbuatan yang melanggar hukum. Bukan hanya membuat rusuh tapi para pelaku juga mengambil paksa dokumen-dokumen partai saat acara. Saat ini pihak kita sedang mengidentifikasi apakah itu anggota atau tidak saat ini sedang berjalan, dan di bagian kesekretariatan partai juga sedang mengecek betul gak yang tadi itu adalah orang yang kita kenal atau tidak sebagai anggota kita," ujar Haspan Yusuf menjawab Dialeksis.com di Banda Aceh.

"Kalau secara hukum, ya jelas, mau kita tau dia anggota kita atau bukan tapi sebagai subjek hukum mereka harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang melakukan kerusuhan," tegasnya.

"Tidak benar seperti itu, merampas dokumen-dokumen kegiatan orang tidak boleh. Kalau mereka merasa anggota partai ya datang bagus-bagus, tidak merampas benda-benda, atau tidak mengancam dan segala macam. Tapi apa yang kita lihat tadi, ya seperti yang disampaikan pihak kepanitiaan, dokumen-dokumen kegiatan diambil. Itu kan dokumen resmi partai, itu gak boleh. Ini artinya perampasan, perampasan ada deliknya, ancaman pidanya 4-5 tahun. Menurut saya, biar hal ini tidak terulang lagi, harus diproses secara hukum" tegasnya.

Untuk diketahui Partai PNA telah menjadi polemik yang cukup panjang. Dualisme ini terjadi setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Bireuen pada sabtu (14/9/2019) lalu. Namun masalah dualisme ini selesai pada akhir 2021 setelah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh mengeluarkan SK Nomor W1-418.AH.11.01 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang mengakui kepengurusan DPP PNA Periode 2017-2022 yang dipimpin oleh mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Pasca keluarnya SK Kemenkumham tersebut, Pengurus DPP Partai PNA yang dipimpin Irwandi Yusuf telah berusaha merangkul elite kubu KLB Bireuen yang dipimpin Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong. Namun sebagai dari mereka menolak ajakan bergabung untuk bersatu dibawah payun DPP PNA yang dipimpin Irwandi Yusuf. (Zakir)