Dosen FISIP USK, Dr Effendi Hasan, mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh setelah mereka resmi dilantik. [Foto: Nora/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan, mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh setelah mereka resmi dilantik. 

Menurutnya, partisipasi publik tidak boleh berhenti setelah memberi suara, melainkan harus terus berlanjut dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

“Wakil rakyat pilihan kita bukan hanya sekadar untuk dipilih, tetapi juga untuk dikontrol. Masyarakat harus memastikan program kerja dan fungsi DPR berjalan dengan baik pasca pelantikan,” ujarnya dalam diskusi publik bertema “Pasca Pelantikan Legislatif: Urus Rakyat atau Proyek”, Senin (7/10/2024).

Dia menegaskan, masyarakat harus mengawasi apakah anggota legislatif benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan janji-janji kampanye mereka. 

Effendi mengingatkan bahwa keberadaan anggota DPR adalah untuk membela konstituen yang telah memberikan legitimasi melalui pemilihan.

“Legislatif harus melaksanakan janji-janji yang sudah mereka suarakan kepada rakyat. Mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan konstituen, bukan kepentingan lain,” imbuhnya. 

Dirinya juga menyinggung pentingnya program reses, di mana anggota DPRA harus turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun memang selama ini, banyak proyek besar yang gagal atau mangkrak karena praktik kongkalikong antara eksekutif dan legislatif.

"Seharusnya DPR menjadi teladan bagi rakyat dalam pengelolaan anggaran, bukan justru terlibat dalam perebutan anggaran dengan eksekutif. Rakyat memilih mereka agar menunaikan janji, bukan memperkaya diri," pungkasnya. [nr]