DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - DOKA 1 Persen menjadi suatu hal yang menarik unutk dibahas. 1 Persen tersebut akan diterima Aceh terhitung tahun 2023 nanti jika tidak ada perubahan sama sekali. Sebelumnya Aceh menerima DOKA sebesar 2 persen.

Akademisi Unimal, Wahyuddin Albra mengatakan, sangat berharap banyak pada tokoh wakil rakyat Aceh baik anggota DPR dan DPD di senanyan untuk terus berjuang minimal bisa bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk tetap mempertahan kan 2 Persen.

"Namun kalau pun keputusan 1 persen ini tetap akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Maka langkah awal yang harus dilakukan pemerintah Aceh, harus segera menyiapkan BluePrint dan rencana strategis penggunaan dana dan anggaran DOKA ini sesuai prioritas sehingga memamfaatkan dana ini dengan tepat sasaran akan lebih bermanfaat dari pada penggunaan selama ini," ucapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (13/4/2022).

Kemudian, dirinya mengatakan, jika di cermati selama ini dana DOKA lumanyan banyak SiLPA nya. "Jadi jika pun berkurang persentasenya namun angka nominal juga akan berkisar 4 sampa dengan 5 T yang memang selama ini bisa di habiskan dalam satu tahun anggara oleh pemerintah Aceh," sebutnya.

"Jadi jumlah pengeluaran pemerintah dari segi makro juga tidak terlalu signifikan perubahannya," tambahnya.

Menurutnya, yang harus di tekankan kedepan adalah penggunaan anggaran DOKA yang harus tepat sasaran. Mestinya pemerintah aceh harus memikirkan rencana strategis pemamfaatan dana sisa DOKA ini. Sehingga capaian pembangunan fisik dan non fisik dapat terwujud guna mengejar atau memperkecil Gap ketertinggalan daerah ini dari daerah lain," tukasnya.

Menurutnya lagi, tahun 2023, kondisi perekonomian Aceh juga diperkirakan akan tumbuh dibawah rata-rata nasional. Sebenarnya pemerintah Aceh tidak boleh lagi menggunakan dana DOKA untuk menopang pertubuhan ekonominya. 

"Justru dana ini harus lebih produktif untuk bisa digunakan membantu masyarakat dikarenakan dampak pandemi dan kenaikan harga-harga dan juga sebagian masyarakat yang telah banyak kehilangan pekerjaan," sebutnya.

Dirinya mengatakan, kalau realisasi DOKA 1 persen, saya yakin akan terealisasi dengan baik. Karena kapasistas sementara ini mungkin baru segitu. Saat ini, kata Dia, yang perlu di lihat adalah kendala-kendala pencairan dana DOKA selama ini kenapa bisa tersendat. Kalau urusan Adm dimana masalahnya. Kalau urusan pelaksana dimana juga keterlabatannya.

"Saya pikir perlu evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan dana DOKA selama ini agar bisa menemukan masalah-masalah yang terjadi dan tdiak terulang kembali dimasa datang. Jangan-jangan yang 1 persen ini pun nanti akan SiLPA," katanya.

Penggunaan DOKA untuk membangun kawasan industri strategis Aceh, merupakan prioritas utama. Mari pemerintah dan Dewan Aceh membuat Qanun untuk masalah penggunaan dana DOKA ini. "Karena membangun beberapa kawasan industri ini diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

"Sementara bisa direncanakan 3 kawasan industri Aceh terpadu dengan konsentrasi industri yang berbeda sesuai kawasan Pesisir Utara. Tengah dan Barat Aceh. Industri ini sebanyak-banyaknya harus melibatkan masyarakat," ujarnya.

"Pembangunan kawasan industri startegis ini diharapkan tidak hanya menghasilkan PAD bagi daerah Aceh. Juga akan membuka lapangan pekerjaan dan membuka isolasi Aceh lewat aktifitas pelabuhan-pelabuhan untuk melakukan Eksport dan Import kebutuhan kawasan industri nantinya," tambahnya.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan isu saat ini, maka sebenarnya penggunaan DOKA selama ini sudah termaktup dalam Qanun penggunaannya yang dibatasi pada beberapa bidang kekhususan aAeh. Termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi. Namun porsinya mungkin disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang saat itu diperioritaskan pada sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur sesuai amanah undang-undang.

Kemudian, Wahyuddin menyampaikan usulannya kedepan pemerintah perlu memanfaatkan keberlimpahan hasil sawit ini teeutama CPO untuk dijadikan bahan produksinturunan nya, semisalnya Minyak Goreng. 

"Kita perlu mendesain pabrik pengolah sawit ini. Walaupun memang ini akan terjadi persaingan dengan pengusaha yang selama ini telah menikmati hasil dari CPO Aceh," kata Wahyuddin.

Oleh karena itu, kata Dia, Jika pemerintah masuk berbisnis di sini denga dana DOKA. Mungkin akan dapat lebih berguna untuk masyarakat. "Pengelolaannya bisa melalui perusahaan daerah atau bekerja sama dg pihak ke 3 untuk pengelolaan bisnisnya. Tentu hal ini harus dengan aturan yang jelas," pungkasnya. [ftr]