DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menggelar Rapat Koordinasi Kominfo, Persandian dan Statistik Se-Provinsi Aceh dengan tema Penguatan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menuju Aceh Hebat di Grand Arabia Hotel, Rabu (27/02).

Adapun maksud dan tujuan diadakan rapat ini untuk menyelaraskan dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan serta memberi ruang diskusi bagi seluruh dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik, pemantapan data, pengelolaan, pelayanan serta keterbukaan informasi publik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf dalam presentasinya sekaligus membuka acara tersebut mengatakan ada tiga komponen penting di Kominfo urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar yaitu komunikasi dan informatika. Dua bidang itu menjadi jalur desiminasi informasi yang melakukan pengendalian opini publik tentang pemberitaan miring di pemerintahan.

Selanjutnya, sebut Marwan, adalah bidang informatika yang mengurusi e-goverment. Untuk bidang informatika, Marwan mengakui adanya kendala karena kurangnya sumber daya manusia.

"Dinas Kominfo daerah, sumber daya manusianya tidak ada sama sekali, kalaupun ada tidak bisa kita maksimalkan, termasuk juga di provinsi. Ada tenaga IT sebanyak 69 orang tetapi tidak semuanya ditempatkan di Dinas Kominfo. Ini akibat dari peraturan yang menggabungkan Dinas Kominfo dengan Dinas Perhubungan beberapa waktu yang lalu, sehingga tenaga yang sudah didik susah untuk kumpulkan kembali. Namun staf yang berlatar belakang IT termasuk non PNS pada Dinas Kominfo Aceh saat ini masih mampu mengurus hal teknis seperti pengelolaan server dan tidak dipihakketigakan," jelasnya.

Di bidang persandian, Marwan menungkap, ini menjadi tugas baru bagi Dinas Kominfo menyangkut klasifikasi informasi dan kerahasiaan informasi. Persoalannya di bidang persandian tidak banyak orang-orang yang mengerti tentang sandi atau sandiman.

Tetapi, Pemerintah Aceh pada tahun yang lalu sudah mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan persandian selama 3 bulan dan juga ada mahasiswa sekolah persandian dari pusat, pernah ditempatkan magang di Dinas Kominfo Aceh.

"Kita terus menjalin komunikasi dengan pihak BSSN supaya mengusulkan penerimaan mahasiswa persandian ikatan dinas untuk diberikan sedikit kewenangan penempatan magang dan menjadi pegawai daerah," harapnya.

Selanjutnya, bidang statistik menjadi lebih abu-abu lagi lantaran belum ada bidang tersebut di Dinas Kominfo Aceh. Padahal, ada tiga jenis statistik yang harus diurus yaitu statistik sektoral, statistik dasar dan statistik khusus.

Ia mengaku pernah mengusulkan Bidang Statistik tetapi tidak mempan, selanjutnya mengusulkan lagi UPTD Statistik dan sudah diproses ke Kementerian Dalam Negeri, namun sampai sekarang belum ada rekomendasi apakah dibenarkan UPTD Statistik berdiri atau tidak.

Selama ini, tugas dan fungsi statistik menempel dengan bidang yang ada kaitan dengan statistik. "Ini juga persoalan tidak maksimal dalam bekerja, kami sudah menjalin komunikasi dengan BPS Aceh supaya persoalan ini tidak langsung 100 persen untuk dilepaskan hingga bidang statistik ada nantinya," imbuhnya.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, terhitung mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 2019 dan dikuti oleh 46 orang peserta yang terdiri dari kepala dinas atau pejabat yang membidangi komunikasi, informatika, persandian dan statistik Se-Provinsi Aceh.

Hadir sebagai narasumber yaitu dari Badan Siber dan Sandi Negara Ronald Tumpal, SH, MH, Aris Munandar Selaku Staf Direktur Proteksi Pemerintah. Kemudian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Drs. Selamatta sembiring, M.SI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M.ENG, CEH dan Oriza Santifa, S.SI, M.SI dari Badan Pusat Statistik Aceh. (wan/ri)