Kondisi sapi jenis brahman cross Bantuan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian RI Tahun Anggaran 2019 di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Juli. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dis_PKH) Kabupaten Bireuen, menyebutkan proses perawatan dan pemeliharaan Sapi jenis brahman cross Bantuan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian RI Tahun Anggaran 2019, berjumlah sebanyak 58 ekor dengan rincian jantan 12 ekor, betina 46 ekor yang ditempatkan di lahan peternakan di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Juli, secara umum dalam kondisi pertumbuhan yang normal sesuai dengan tujuan sapi perbibitan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Bireuen, drh. Liza Rozana, kepada Dialeksis.com, Kamis (6/6/2024) melakukan klarifikasi atau hak jawab berita dilansir sebelumnya.

"Kondisi di lokasi saat ini ada 3 ekor sapi yang sakit dan sedang dalam kerantina untuk perawatan baik dari sisi kesehatan maupun penanganan pakan makanya agak kurus. Sisanya yang lain dalam pertumbuhan yang normal," sebut drh.Liza Rozana sambil memperlihatkan foto dan vidio kondisi lembu tersebut.

Kata drh.Liza Rozana dari ketersedian hijauan pakan ternak di lahan tersebut Untuk pakan sapi brahman cross belum bisa terpenuhi seratus persen.

"Karena kalkulasinya untuk 5 ekor sapi saja harus tersedia 1 hektar lahan rumput siap panen untuk memenuhi kebutuhan pakan. Sedangkan lahan hijauan pakan ternak tersedia lebih kurang 5 hektar, itupun tidak semua di tumbuhi rumput, sedangkan sisa lahan lain sebagai lahan pengembalaan. Ketersediaan lahan tersebut masih kurang dalam upaya pemenuhan kebutuhan pakan untuk 58 ekor sapi brahman cross," jelas Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Bireuen ini.

Untuk itu kata drh. Liza Rozana, untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan Sapi Bantuan tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Bireuen sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pengelolaan Ternak Ruminansia Pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang. 

"Drafnya sudah ada, dalam proses verifikasi dengan Bagian hukum Setdakab. Bireuen setelah itu baru diajukan kepada Pak Pj Bupati Bireuen," demikian kata drh Liza Rozana.(Fajri Bugak)