Ketua Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni. [Foto: dok Dialeksis]

Desakan dari Forbes

Ternyata tak berhenti disitu, isu identitas Aceh dan luar Aceh hingga ditanggapi sebagai marwah oleh Ketua Forbes DPD/DPR RI asal Aceh hingga terkesan memaksakan OJK untuk menunjuk langsung yang dari kalangan internal.

"Ini lucu lagi, sejak kapan OJK yang memilih Dirut BAS, sebenarnya OJK cuma dalam rangka melakukan fit and propert test. Padahal jika kita melihat lebih nyata ini bukan persoalan orang Aceh atau luar Aceh, ini persoalan kepatutan proses asesment di mata publik, jika prosesnya saja sudah janggal bagaimana bisa dikatakan ideal, toh mulai dari proses pemberhentian dirut penunjukan Plt, hingga penentuan kriteria asesment tidak dilakukan melalui RUPS, apa ada keinginan untuk memuluskan calon yang diinginkan pemilihan pun nantinya tanpa RUPS, ini juga jadi tanda tanya," lanjut Delky.

Ia juga menyarankan kepada OJK untuk merekomendasikan agar dilakukan pemilihan ulang dan sebelum proses itu dilakukan terlebih dahulu dilakukan RUPS.

Selain itu, hal yang tak kalah pentingnya, Pj Gubernur Aceh sebagai PSP hendaknya sesegera mungkin melakukan evaluasi dewan komisaris, karena yang bertanggung jawab atas polemik yang timbul selama ini yaitu dekom.

"Seharusnya dewan komisaris itu terutama komisaris utama ya sekda atau kadis keuangan, karena komisaris utama itu perpanjang tanganan Pemerintah Aceh di BAS. Inikan aneh, dekom BAS sudah bukan pejabat utama di pemerintah Aceh saat ini, juga bukan sosok yang memiliki latar belakang dan pengalaman di dunia perbankan. Jadi wajar kan kebijakan-kebijakan di Perbankan plat merah itu terus menerus menuai polemik. Itu hanya saran, jika memang Pj Gubernur Achmad Marzuki benar-benar ingin membenahi dan memajukan BAS," tutupnya.