AMKB beraudiensi bersama DPRK mendesak pembatalan pembelian mobil baru dengan total Rp1,9 miliar, Selasa (4/9/2019).

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sekitar delapan orang perwakilan dari Aliansi Mahasiwa Dan Masyarakat Kabupaten Bireuen (AMKB) melakukan audiensi dengan ketua dan wakil ketua DPRK Bireuen. Pertemuan tersebut dilangsungkan di ruang Banmus kantor DPRK setempat, Selasa (2/4/2019).

Dalam Audiensi tersebut perwakilan AMKB, Iskandar mempertayakan alokasi anggaran dalam APBK Bireuen 2019 untuk pembelian Bupati Bireuen sebanyak 1,9 Milyar, pembelian mobil operasional untuk ketua PKK dan Wakil ketua PKK Bireuen sebanyak 800 juta.

Perwakilan AMKB menilai belum saatnya Bupati Bireuen, isterinya dan isteri wakil Bupati Bireuen untuk dapat mengusulkan pengadaan mobil baru disaat ekonomi masyarakat masih sangat sulit.

Perwakilan AMKB menyarankan kepada ketua DPRK wakil ketua DPRK supaya dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat. 

"Kami meminta anggaran tersebut supaya dapat dialihkan kepada pembangunan rumah yang layak huni untuk kaum dhuafa di Kabupaten Bireuen,"kata Iskandar.

Hal yang sama juga disuarakan oleh Fadhil Juang perwakilan dari AMKB, ia meminta ketua dan wakil ketua DPRK Bireuen lebih aktif melakukan fungsinya untuk mengawal kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi.  

Menurut Fadhil, mustahil tanpa disetujui DPRK Bireuen anggaran untuk pembelian mobil Bupati Bireuen, Ketua PKK dan wakil ketua PKK bisa dianggarkan dalam APBK 2019. 

"Kita menduga ada permainan dalam pembahasan APBK Bireuen tahun 2019. Karena eksekutif dan legislatif kompak sama-sama membeli mobil baru. Legislatif membeli 3 unit mobil baru untuk pimpinan DPRK dan wakil pimpinan," ujar mantan aktivis Mahasiswa ini.

Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad yang menerima perwakilan AMKB menjelaskan pada pembahasan APBK 2019 tersebut, pihaknya mengejar deadline agar tepat waktu, supaya mendapatkan reward dana DID dari Pemerintah Pusat sebanyak 22 Milyar.

Atas dasar tersebut seluruh fraksi di DPRK Bireuen tidak mempersoalkan usulan anggaran pembelian mobil Bupati dan operasional PKK dan wakil PKK, Jika dipersoalkan akan berimbas membutuhkan waktu yang lama pada pembahasan APBK Bireuen sehingga jadwal pengesahan APBK molor berefek mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat karena tidak tepat waktu sehinggan dana DID untuk Bireuen dikurangi.

"Coba kita pikirkan, DID 22 Milyar bukan sedikit tapi banyak. Apakah kita mau pengesahan APBK 2019 tidak tepat waktu karena persoalan pembelian mobil Bupati hanya 1,9 Milyar sehingga berefek pada daerah,’’ jelas Ridwan Muhammad kepada perwakilan AMKB.

Setelah mendegar penjelasan dari ketua DPRK Bireuen, perwakilan dari AMKB melakukan diskusi tanya jawab dengan ketua dan wakil pimpinan DPRK Bireuen Muhammad Arif, sementara wakil pimpinan dari PPP Athaillah Saleh tidak hadir. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah menyerahkan tuntutan membubarkan diri dengan tertib. (FAJ)