Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D. [Dok Serambinews/Riski Bintang]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman mengatakan, penghargaan Indonesian Most Inspiring Profesional Legislator Award 2021 yang diraih oleh Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D adalah sesuatu yang konyol dan tak tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, Muslem D membantah pernyataan yang dilontarkan oleh Mantan Bupati Aceh Jaya itu.

Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut tidak mengada-gada serta kedatangan dirinya ke Bandung merupakan murni untuk memenuhi undangan dari yang bersangkutan.

"Bukan undangan odong-odong dan penghargaan itu langsung diserahkan oleh yang bersangkutan secara resmi yang berlangsung di Trans Luxury Hotel Bandung," ujarnya saat klarifikasi kepada Dialeksis.com, Sabtu (23/1/2021). 

Mengenai apresiasi konyol yang dilontarkan Azhar, menurut Muslem, jika memang perlu dipertanyakan silakan beliau pertanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai pelaksana kegiatan.

"Jadi jangan sampai terjadi pecah belah di DPRK Aceh Jaya, kalau menurut beliau kami tidak cocok menerima penghargaan tersebut, beliau juga harus klarifikasi kepada juri-juri yang menilainya," ungkapnya.

Selanjutnya, mengenai pernyataan Azhar, Muslem sering terlambat datang rapat juga tidak benar, ia membantah hal tersebut karena tidak ada kegiatan di Lembaga DPRK Aceh Jaya yang terkendala, pihaknya terus berupaya agar Lembaga di Aceh Jaya semakin baik.

Menurutnya, pernyataan dari Mantan Bupati Aceh Jaya itu sangat konyol, karena beliau merupakan tokoh yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Aceh Jaya.

"Saya secara pribadi dan Lembaga juga merasa kecewa terhadap statement yang dilontarkan oleh bang Azhar, apalagi kami satu partai dan juga kami sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan partai Aceh kedepan," jelasnya.

Kemudian, mengenai tudingan Azhar terkait relasi dengan kawan-kawan sesama partai Aceh yang ada di lapangan sudah jauh semua, itu juga tidak benar.

"Kita selalu melakukan rapat fraksi rutin di DPRK Aceh Jaya, khusus fraksi PA rutin setiap bulan bahkan dalam 1 bulan bisa jadi 2 kali," ungkapnya.

Terakhir, masalah pencopotan jabatan Ketua DPRK Aceh jaya. Menurut dia keputusan itu merupakan keputusan langsung dari DPW dan juga DPP.

"Selama ini, alhamdulillah kami sudah berbuat semampu mungkin untuk melakukan yang lebih baik di Lembaga ini apalagi ini membawa nama partai besar yaitu partai Aceh, tidak mungkin kami dari PA merusak nama baik partai, itu mustahil," pungkasnya.