DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana desa (DD) hingga miliaran rupiah. Namun hal ini dianggap belum mampu mensejahterakan dan memajukan perekonomian masyarakat, serta belum mampu memberikan pendapatan bagi beberapa desa.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina mengatakan, permasalahan di desa, utamanya yang berada di wilayah pelosok sangatlah kompleks.

Menurutnya, selama ini program pengembangan ekonomi di tingkat desa sudah cukup banyak, baik itu yang sifatnya bantuan langsung maupun pendampingan dan sebagainya. Namun, lanjutnya, ekonomi masyarakat itu sulit untuk terangkat.

"Banyaknya uang yang masuk ke desa, kemudian itu diolah menjadi modal bagi masyarakat seperti bantuan bibit dan sebagainya. Tetapi ketika hasil olahan dari masyarakat itu tidak memiliki pasar, maka di situlah kendalanya," ungkap Muksalmina kepada Dialeksis.com, Senin (22/3/2021).

"Salah satunya misal, ada pemberdayaan ekonomi, katakanlah binaan dari dinas-dinas terkait teknis, misal dinas pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, banyak itu. Tapi ketersediaan pasar sebenar sangat terbatas dan tidak ada jaminan yang pasti," tambahnya.

Ketua APDESI Aceh itu berujar, hal pertama yang harusnya dilakukan ketika mengucurkan sebuah program yang basis utamanya adalah masyarakat, apakah itu lewat dana desa, dana Pemda kabupaten/kota atau provinsi, adalah dengan memastikan adanya pasar terlebih dahulu.

"Dalam 3 tahun ini misal ketahanan pangan, dan sebagainya, banyak bibit jagung, bibit kacang dan sebagainya, yang dikucurkan, kenapa itu kemudian tidak menjadi salah satu komoditas yang bisa menjadi usaha bertahan lama bagi masyarakat. Lagi-lagi persoalan utamanya di pasar," ujar Muksalmina.

"Makanya ke depan juga kita harapkan dari pemerintah agar ada pendampingan kepada masyarakat, termasuk pasar. Bila hal ini diterapkan, maka kesejahteraan masyarakat dari tingkat desa dapat terangkat dan perekonomian pun ikut bertumbuh," pungkasnya.