Akademisi Unaya, Usman Lambreung. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Unaya Usman Lambreung kembali mengkritisi kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS).

Kali ini, ia mengkomentari tiga elit BPKS yang dikabarkan akan melakukan perjalanan dinas luar negeri ke India dengan dalih 'mencari' investor.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat, (14/2/2020), Usman menyebutkan kunjungan ini bertujuan untuk mendorong implementasi visi bersama antara Negara Republik Indonesia dan India terkait kerja sama maritim dalam rangka indo-fasifik yang telah disepakati oleh kedua negara saat Presiden RI Joko Widodo dengan perdana menteri India pada tanggal 29-30 Mei 2018 di Jakarta. 

Dia mengaku sudah mendalami skandal jalan-jalan ke luar negeri oknum pejabat BPKS tersebut.

"Kunjungan kali ini direncanakan untuk tiga orang elite BPKS dan dilakukan pada tanggal 16 – 20 Februari 2020. Mereka menggunakan uang rakyat yang ada dalam DIPA BPKS," ucap Usman.

Lebih lanjut ia mengatakan berdasarkan dokumen Surat Tugas (ST) yang diperoleh melalui sumber internal di BPKS, tercatat ada 3 pejabat BPKS yang akan melaksanakan kunjungan itu, Plt. Wakil Kepala, Islamuddin, Direktur Pegembangan Usaha dan Investasi Teuku Ardiansyah, dan Kepala Unit Managemen Pelabuhan Saudara Zurkarnain.

Terkait hal itu, sambung Usman, terdapat keganjilan dimana nama Deputi Komersil tidak tercantum. Padahal, kegiatan mencari investor berada di bawah yang bersangkutan.

"Lebih dari itu, ST dimaksud diduga kuat tidak diparaf sebagai simbol koordinasi dengan Deputi Komersil," kata mantan pekerja BRR Aceh - Nias itu. 

Usman beranggapan, kunjungan ini hampir sama dengan kunjungan yang pernah dilaksanakan dua kelompok besar elite BPKS akhir tahun 2019 dengan tim yang sama ke Labuhan Malaysia dan Singapura. "Saat itu tetap tidak melibatkan Deputi Komersil, pada hal ini juga bagian tugas dan fungsinya," ujarnya. 

"Menurut kami ini sangat ganjil. Patut diduga ada masalah di internal, mungkin ada semacam geng yang ingin menguasai BPKS seperti harta pribadi dan kelompok" tambah dia lagi.

Tokoh masyarakat Aceh Besar ini berharap kunjungan ke luar negeri oleh elite BPKS berhasil menghadirkan investor ke Sabang dan Pulo Aceh, dan jangan hanya terkesan jalan-jalan dengan fasilitas ditanggung negara plus uang saku yang tinggi. 

"Di saat rakyat Aceh menunggu realisasi dan implementasi hasil kunjungan ke Labuan dan Singapura akhir tahun lalu dan belum diwujudkan, eh malah tim yang sama pergi "tamasya" lagi ke India. Mereka bagai tak punya perasaan malu lagi. Dewan Pengawas juga terkesan tak berdaya, lemah, mati suri," kata Usman. 

Selaku warga Aceh Besar, Usman mengaku masih menunggu Pulo Aceh difokuskan sehingga maju seperti Labuan.

"Apalagi rombongan ke Labuan akhir tahun lalu dipimpin oleh Plt Wakil Kepala BPKS yang juga merangkap sebagai Dewan Pengawas BPMA. Yang bersangkutan pasti mampu, dan kami warga Aceh Besar menantinya. Buktinya sambil kerja di BPKS saja yang bersangkutan masih sempat mengawasi lembaga migas yang besar, apalagi hanya membangun Pulo Aceh yang kecil itu," pungkas Usman yang mengaku akan melapor pada Wali Nanggroe agar ikut membenahi BPKS. (Im)