Ilustrasi korupsi di penyelenggara Pemilu. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Aroma dugaan praktik rasuah (korupsi) dikalangan penyelenggara Pemilu tingkat Gampong (Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 609 Desa se-Kabupaten Bireuen terkait pemotongan Uang Operasional (OP) mulai menyeruak.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, melalui Sekretaris Saifuddin SH, mulai menyusun rencana untuk melakukan pemotongan uang OP anggota PPS Gampong sebanyak Rp 590 ribu/orang, uang tersebut dalih (alasan) penggunaanya untuk biaya baju dan celana anggota PPS Gampong (Baju Seragam).

PPS di Bireuen berjumlah 1.827 orang, dibantu oleh petugas sekretariat Desa sebanyak 1.827 orang, total 3.654 orang. Jika dikalkulasikan Rp590 ribu per orang, ratusan juta uang dari PPS terkumpul dalih biaya beli baju seragam. Rasionalkah biaya baju seragam harga selangit?

Informasi yang diperoleh Dialeksis.com dari sejumlah anggota PPS Gampong, sebagian Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan (PPK) mulai melakukan pemotongan OP PPS jatah bulan ketiga. Untuk tahap pertama pemotongan untuk baju seragam sebanyak Rp 1.180.000 ribu rupiah dari total uang OP yang diterima tiap bulan Rp 2 juta rupiah.

"Setelah uang OP cair, selanjutnya kami lakukan penarikan, setelah itu, uang OP tersebut kami serahkan kepada Ketua PPS Gampong. Seterusnya Ketua PPS Gampong menyerahkan kepada pihak Kecamatan PPK, dari Kecamatan diserahkan kepada Sekretariat KIP Bireuen," kata anggota PPS Gampong saat diwawancara Dialeksis.com, Minggu (25/6/2023), anggota PPS tersebut meminta namanya dirahasiakan dengan alasan jika diketahui akan dipecat.

Kata anggota PPS tersebut, biaya baju seragam harga selangit tentu tak rasional, penuh dengan permainan. 

"Ini patut kita duga ada pihak yang memanfaatkan baju seragam mencari keuntungan lebih. Jika memang baju seragam PPS kebutuhan kenapa pihak Sekretariat KIP Bireuen tidak memberikan kewenangan langsung kepada PPS Gampong untuk membeli sendiri baju seragam. "Padahal kan simple tinggal kasih model baju. Biar PPS sendiri yang membeli baju seragam," kata anggota PPS tersebut.

Sekretaris KIP Bireuen, Saifuddin SH, dikonfirmasi Dialeksis.com menjelaskan tidak ada pemotongan. Menurutnya pemotongan jika uang tersebut tidak diserahkan lalu diberikan secara cash itu disebut dengan pemotongan. Sedangkan ini uang OP masuk ke rekening PPS langsung.

"Jadi menurut kami tidak ada pemotongan," kata Saifuddin saat dihubungi Dialeksis.com,Minggu (25/6/2023) mengaku sedang berada di Jakarta.

Saifuddin juga mengatakan sampai saat ini uang untuk baju seragam belum dikasih oleh pihak kecamatan kepada dirinya. 

"Ukuran baju belum dikasih, jadi baju belum kita beli," katanya. 

Kata Dodin, sapaan Saifuddin memang pihaknya ada wacana untuk membeli baju seragam PPS. Hal ini dilakukan supaya seragam, pihaknya menginisiasi agar dibeli oleh Sekretariat. 

"Ada wacana, tapi sampai sekarang ukuran baju beli belum diserahkan, sepulang saya dari Jakarta akan kita duduk kembali," kata Dodin.

Saat ditanya rasioanalkah harga Rp590 ribu untuk baju seragam. Dodin menegaskan, dalam hal ini katanya tidak ada paksaan. 

"Tidak ada paksaan. Kalau dijahit sendiri oleh PPS juga boleh," tegas Dodin. [FAJ]