Cegah Penyebaran HIV/AIDS, Ketua MPU Aceh: Pemerintah Perlu Buat Balai Pembinaan LGBT
Font: Ukuran: - +
Reporter : Zulkarnaini
Teungku Faisal Ali Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komunitas Lelaki Seks Lelaki (LSL) atau kelompok LGBT di Aceh telah menjadi faktor utama dalam meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di provinsi yang menerapkan syariat Islam tersebut.
Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan sejak tahun 2004 hingga 2023, tercatat sebanyak 2.132 kasus penderita HIV/AIDS.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali, memberikan pernyataan terkait masalah ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah perlu mendirikan sebuah balai pembinaan khusus untuk LGBT, seperti penanganan pencandu narkoba.
Menurutnya, individu yang terjerumus pada perilaku yang dianggap menyimpang tersebut perlu mendapatkan pembinaan agar dapat diluruskan.
“Pembinaan mental, spritual, rohani dan jasmani harus lengkap. Harus ada pendidikan sehingga bisa hidup normal,” kata Ulama Aceh yang akrab disapa Lem Faisal kepada DIALEKSIS.COM, Selasa (6/6/2023).
Kasus HIV/AIDS yang meningkat di Aceh memberikan peringatan bagi masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesadaran mengenai kesehatan seksual.
Menurut Lem Faisal, pencegahan pertumbuhan kasus HIV/AIDS dapat dilakukan dengan mudah karena tempat-tempat kegiatan komunitas LGBT sudah diketahui.
“Kehadiran tempat-tempat tersebut memberikan peluang bagi pemerintah dan instansi terkait untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dengan mengetahui lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh komunitas LGBT, langkah-langkah preventif dan penyuluhan dapat ditujukan secara tepat guna,” katanya.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pencegahan penyebaran HIV/AIDS tidak semata-mata hanya berfokus pada lokasi kegiatan komunitas LGBT. Menurut Lem Faisal, memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.
“Penting untuk diingat pencegahan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan komunitas LGBT, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat. Upaya pencegahan yang komprehensif perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok terkait lainnya,” pungkas Lem Faisal.