Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra. Foto: Serambinews.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penujukan Pj Gubernur Aceh dari unsur TNI menyalahi UU No. 34 tahun 2004. TNI yang propesional adalah pasukan yang dipersenjatai lengkap dan tentu sangat terlatih dalam bertempur, selain itu TNI harus tunduk pada otoritas sipil. Demikian yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hendra Saputra kepada media ini, Sabtu (2/4/2022) menyikapi isu ada upaya pemerintah pusat untuk menempatkan personel TNI sebagai Pj Gubernur Aceh menggantikan Gubenur Aceh, Nova Iriansyah yang akan berakhir pada 5 Juli 2022 mendatang.

"Penujukan Pj Gubernur Aceh dari unsur TNI itu menyalahi UU No 34 tahun 2004 dimana TNI yang propesional itu adalah TNI yang terlatih, dipersenjatai lengkap dan tunduk pada otoritas sipil, yang kedua kalau dilihat dari fungsinya TNI lebih pada fungsi pertahanan negara, jadi secara ilmu yang didapatkan TNI akan lebih banyak mendapatkan ilmu pertahanan dari pada ilmu pemerintahan dan birokrasi," ujar Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra. 

Hendra Saputra juga menyebutkan, kata dia, jika melihat kedua analisa yang disampaikannya, maka sangat tidak tepat jika Pj Gubernur Aceh dijabat dari unsur TNI. 

"Kalau dilihat dari semangat reformasi yang belum selesai terutama terkait fungsi teritorial yang belum tuntas, maka lebih bagus TNI berfokus untuk meyelesaikan hal yang substansial saja dulu yang menjadi tupoksi TNI itu sendiri diantaranya soal pertahanan negara yang menjadi hal penting untuk menjaga negara ini dari gangguan eksternal, apalagi ini adalah pekerjaan rumah internal TNI harus dibenahi," ucap Hendra Saputra.

Front Persaudaraan Islam Provinsi Aceh Bersikap

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Aceh, Front Persaudaran Islam (FPI), Rifki bin Nyakwang juga kepada media ini pada Jumat (1/4/2022) juga meminta warga Aceh mewanti-wanti keterlibatan TNI dalam menduduki posisi Jabatan Pj Gubernur Aceh setelah kepemimpinan Nova Iriansyah yang berakhir pada 5 Juli 2022.

Refki bin Nyakwang bahkan menegaskan tidak relavannya penempatan Pj Gubernur dari kalangan TNI. Tentu hal ini, dikarenakan kondisi Aceh sangat stabil, namun jika dibuat tidak stabil maka dapat diduga ada oknum tertentu yang sedang bermain dan menginginkan kalangan TNI yang ingin menduduki jadi Pj Gubernur Aceh.

"Aceh ini sudah aman, tidak perlu lagi ada upaya-upaya membuat stigma mengerikan lah soal kondisi di Aceh yang seolah-olah Aceh ini masih tidak aman atau tidak stabil. Jahat sekali jika muncul lagi "political bad actor" yang ingin mengambil peluang demi kepentingan bisnis politik untuk bisa menduduki Jabatan Pj Gubernur Aceh," tegasnya.

Rifki bin Nyakwang juga menilai keberadaan sosok Pj dari kalangan TNI menunjukkan masih kuatnya sterotip negatif pusat menganggap Aceh daerah yang rawan bernuansa konflik. Sehingga tidak hal ini tidak baik jika menginginkan perdamaian berlanjut di Aceh.

"Aceh ini sudah damai, sudah aman bahkan masih terus menata kembali roda pemerintahannya yang sudah dijalankan oleh warga sipilnya. Justru jika dihadirkan sosok Pj dari kalangan TNI, maka tentu ini menunjukkan klise negatif pusat yang menganggap Aceh adalah daerah rawan yang selalu berkonflik," ucap Rifki.

Bahkan, Rifki bersama teman-teman Front Persaudaran Islam (FPI) akan terus berusaha mengawal penempatan sosok Pj Gubernur Aceh apakah dari kalangan TNI atau dari Sipil setelah selesainya kepemimpinan Nova Iriansyah di 5 Juli 2022 nanti. Menurutnya, Aceh butuh sosok Pj yang paham pengelolaan pemerintahan berbasis birokrasi sipil dan yang mengerti tata kelola menjalankan pemerintahan. 

"Jika dari kalangan TNI ditempatkan menjadi Pj Gubernur Aceh, maka sosok tersebut butuh memahami ilmu pemerintahan berbasis sipil dan perlu penyesuaian dan ini makan waktu," urai Rifki.

Pakar: Penempatan Pj Gubernur Aceh dari Unsur Militer Bikin Resah Warga Aceh

Selain Sekretaris Provinsi Front Persaudaraan Islam (FPI) Aceh, Rifki bin Nyakwang, ada juga Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (Pakar), Muhammad Khaidir yang memberikan pandangan dan penegasan soal usulan pengisian Pj Gubernur Aceh dari unsur militer. Menurut Khaidir, penempatan Penjabat Gubernur Aceh dari TNI/Polri justru membangunkan kembali ketakutan Warga Aceh dan terkesan pemerintah pusat menjadikan keadaan di Aceh masih tidak aman. 

“Padahal Aceh sekarang aman dan tentram, masyarakat sudah hidup dengan damai, hanya saja perekonomian terpuruk pasca Covid -19, kalau soal covid-19 bukan hanya Aceh melainkan perekonomian dunia secara umum luluh lantak,” sebutnya.

Kembali lagi terkait dengan penetapan PJ Gubernur Aceh, dalam hal ini Pakar mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk mempertimbangkan agar penempatan PJ Gubernur untuk Aceh dari Sipil dan bukan Militer. 

“Kenapa bukan militer, karena daerah Aceh pasca konflik bersenjata dan rawan militer memimpin Aceh. Pertimbangannya masih terkesan wilayah Aceh di kontakan sebagai daerah hot spot conflict, jika kalangan militer di pilih jadi PJ gubernur Aceh,” jelasnya. 

“Bahkan membuat stigma urusan stabilitas keamanan menjadi penting di Aceh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Khaidir juga mengatakan, Hal lain yang patut dicatat adalah masyarakat Aceh sangat susah berinteraksi jika dari kalangan militer disebabkan beban psikologi konflik yang masih membekas. 

“Harapan Pakar Aceh pertimbangan ini dapat dijadikan rujukan guna memilih sosok PJ gubernur Aceh yang akan di pilih dalam hitungan bulan ke depannya. Hal lain harapan kami agar seluruh masyarakat Aceh mendukung untuk PJ gubernur Aceh bukan kalangan TNI,” tutup Ketua Pakar, Khaidir. []