DIALEKSIS.COM | Jakarta - Langkah menarik dilakukan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar dalam mempromosikan potensi Aceh ke luar negeri. Dia menemui Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir di Jakarta.

"Aceh adalah daerah potensi investasi, yang juga memiliki destinasi Green Tourism dan Syariah Tourism," ujar Wali Nanggroe Aceh kepada Fachir, yang dijumpai di ruang kerjanya, di Kantor Kemenlu, Jl. Taman Pejambon, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019) malam.

Malek Mahmud menyebut berbagai fasilitas yang dimiliki Aceh. Mulai dari Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa di Langsa, dan Pelabuhan Calang di Aceh Jaya.

Aceh juga memiliki bandara internasional seperti Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Malikussaleh di Lhokseumawe, Bandara Rembele di Bener Meriah, dan Bandara Cut Nyak Dien di Nagan Raya.

Dengan fasilitas pendukung tersebut, kata dia, sudah suharusnya Aceh mendapatkan promosi besar ke dunia luar.

"Untuk kebutuhan itu pula, kami minta Wamenlu agar kiranya di Aceh juga dapat dibuka Foreign Office, atau Kanwil Kemenlu, yang berguna mempermudah para investor dan orang asing untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Aceh," ujarnya.

Tujuannya, agar perekonomian Aceh bangkit. Pusat perekonomian seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Sabang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe akan benar-benar berfungsi menjadi pusat perekonomian.

Guna meyakinkan Fachir, seperti disebutkan dalam siaran persnya kepada DIALEKSIS.COM, Malek Mahmud menegaskan, Aceh telah menjadi daerah percontohan untuk upaya perdamaian (resolusi konflik_red) bagi sejumlah negara berkonflik.

"Artinya, perdamaian ini juga dapat dijadikan sebuah destinasi wisata baru di Aceh, dengan mengundang negara-negara berkonflik tersebut untuk melakukan dialog di sini," ujarnya.

Wamenlu AM Fachir pun menanggapi. Guna mencapai tujuan tersebut, Aceh harus sudah siap sumber daya manusianya, terutama yang berhubungan langsung dengan pariwisata, investasi dan kerjasama bisnis dengan investor atau pebisnis asing.

"Karena itu, Pemerintah Aceh sebaiknya mengirimkan putra-putri terbaik mereka antara 8 - 10 orang untuk mendapatkan sejenis diklat di Kemenlu. Nantinya orang-orang inilah yang kemudian menemani para investor luar negeri," ujar Fachir.

Diklat tersebut akan berlangsung selama tiga bulan. Nantinya, peserta akan ditempatkan di berbagai dinas terutama yang terkait dengan pariwisata.(red/rls)