DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panwaslih Aceh mencanangkan zona integritas di lingkungan sekretariat Panwaslih Aceh sebagai wujud dari reformasi birokrasi yakni birokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan tersebut  ditandai dengan penandatangan spanduk piagam siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBB)  di Kantor Panwaslih Aceh, Selasa (24/9/2019) di Jl.  Soekarno  Hatta  Lr.  H.  Binti No. 16,  Gampoeng  Emperom,  Kec.  Jaya  Baru,  Kota  Banda  Aceh. 

Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilangsungkan Diskusi bertajuk Focus Grup Discusion (FGD) Gerakan Anti Gratifikasi dan Zona Integritas di Lingkungan Satuan Kerja Provinsi Aceh yang dihadiri oleh staf panwaslih Aceh, wartawan, akademisi dan aktivis anti korupsi.

Ketua  Panwaslih Aceh Faizah mengatakan  pencanangan zona integritas ini sekaligus merupakan wujud komitmen Panwaslih Aceh untuk menjadi badan publik sekaligus penyelenggara pemilu yang berintegritas. Menurut Faizah, integritas dari birokrasi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance.

"Bawaslu Pusat sendiri  sudah mensosialisasikan zona integritas ini di tingkat provinsi seluruh Indonesia. Nantinya zona integritas ini juga akan diterapkan di  Panwaslih Kabupaten Kota" ujar faizah.

Ditingkat pusat, Bawaslu  RI sendiri sebelumnya telah  berhasil meraih opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 atas laporan keuangan tahun 2018. Raihan predikat WTP dari BPK ini bisa dipertahankan Bawaslu selama empat tahun berturut-turut. (pd)