Persediaan beras di gudang Perum Bulog Aceh Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebijakan Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh mengirimkan 4.000 ton beras ke Provinsi Sumatera Utara menuai sorotan publik. Pasalnya, pengiriman tersebut dilakukan di tengah tren kenaikan harga beras di Aceh dalam beberapa pekan terakhir.
Pemimpin BULOG Kanwil Aceh, Ihsan, memastikan bahwa langkah tersebut telah diperhitungkan dengan matang dan tidak akan mengganggu ketersediaan beras di Aceh.
"Stok BULOG Aceh saat ini mencapai 109 ribu ton yang tersebar di seluruh Aceh. Jadi meskipun kita kirim ke Medan, stok masih sangat mencukupi. Ini juga bagian dari fungsi ketahanan pangan, yang mencakup tiga hal penting: ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga,” jelas Ihsan saat dimintai tanggapan oleh media dialeksis.com, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, pengiriman 4.000 ton beras ke Sumatera Utara merupakan bagian dari fungsi pemerataan stok atau keterjangkauan. BULOG, kata Ihsan, tidak boleh membiarkan ada daerah yang kekurangan atau kelebihan beras.
“Pemindahan stok ini bukan sekadar soal distribusi, tapi juga strategi menjaga kualitas. Jika beras disimpan terlalu lama, kualitasnya akan menurun. Lebih baik segera disalurkan. Nantinya, saat panen gadu akhir Agustus hingga Oktober 2025, serta panen raya Februari hingga April 2026, kita akan menyerap kembali produksi petani,” paparnya.
Ihsan juga menegaskan masyarakat Aceh tidak perlu khawatir dengan pengiriman tersebut. Perhitungan matang telah dilakukan, sehingga stok di Aceh tetap aman hingga musim panen berikutnya.
“Jika kita hitung, dari stok saat ini BULOG mendapat penugasan menyalurkan Bantuan Pangan Juni-Juli sebanyak 10.891 ton, lalu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Juli hingga Desember 2025 sebanyak 27.000 ton, ditambah pengiriman ke Medan, maka sisa stok Aceh masih 46.000 ton -April 2026,” ungkap Ihsan.
Selain itu, BULOG Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota.
Langkah ini diambil agar beras SPHP bisa langsung menjangkau masyarakat dan membantu menekan harga di pasaran.hingga akhir 2025. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai Mei 2026, sebelum panen raya Februari
“Prinsipnya, masyarakat tidak perlu resah. Pemerintah tidak mungkin memerintahkan pemerataan stok jika perhitungan kebutuhan di Aceh sendiri tidak mencukupi. Semua sudah diperhitungkan untuk menjaga stabilitas pangan dan harga di daerah,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
