DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkenalkan sebuah terobosan baru dalam pendanaan penanggulangan bencana melalui skema pooling fund, sebuah mekanisme pendanaan bersama yang diharapkan dapat memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. 

Inovasi ini disosialisasikan dalam acara di Ayani Hotel, Banda Aceh, Selasa (8/10/2024), sebagai bagian dari Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2024.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah, organisasi kebencanaan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian pada pengelolaan risiko bencana di Indonesia. 

Sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan cara baru pengelolaan dana bencana yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, melalui konsep Dana Bersama yang diinvestasikan untuk memastikan pendanaan jangka panjang bagi upaya penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa frekuensi bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan perubahan iklim dan kondisi geografis negara yang rentan. 

Hal ini berdampak besar pada tingginya kerugian materiil dan sosial yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat. 

"Selama ini, pendanaan bencana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta daerah melalui Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tak Terduga (BTT), hibah, dan program Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Namun, dengan semakin seringnya bencana yang terjadi, kita membutuhkan mekanisme yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pooling fund adalah solusi yang kita tawarkan untuk menciptakan dana abadi yang bisa diandalkan dalam menghadapi bencana besar di masa depan," jelas Agus.

Agus menjelaskan bahwa melalui skema pooling fund, pemerintah pusat dan daerah akan menyisihkan dana secara rutin yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti Surat Utang Negara. 

Dari hasil investasi tersebut, BNPB dapat memastikan pendanaan yang memadai untuk tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi pasca bencana, tanpa harus bergantung penuh pada alokasi anggaran tahunan yang bisa saja terbatas.

Lebih lanjut, Agus Wibowo menyoroti pentingnya inovasi ini sebagai salah satu strategi untuk memastikan pemerintah dapat merespons bencana dengan cepat dan efektif.

 Menurutnya, dana yang dihasilkan dari investasi pooling fund tidak hanya akan digunakan untuk bantuan tanggap darurat tetapi juga untuk mengembangkan asuransi aset pemerintah. 

"Pendekatan ini akan memungkinkan pemerintah, terutama di daerah-daerah yang rentan bencana seperti Aceh, untuk melindungi aset-aset penting mereka, seperti gedung sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya. Dengan adanya asuransi, ketika bencana melanda, klaim asuransi dapat segera diproses, sehingga kerugian negara bisa ditekan dan pemulihan bisa dilakukan lebih cepat," tambahnya.

Asuransi bencana ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran negara, karena kerugian akibat bencana dapat diklaim langsung kepada pihak asuransi, sehingga dana negara bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, seperti rehabilitasi dan penguatan kapasitas mitigasi.

Penyelenggaraan sosialisasi skema pooling fund di Aceh tidak terlepas dari momen peringatan 20 tahun tragedi tsunami Aceh 2004, sebuah bencana alam dahsyat yang menjadi titik balik dalam manajemen kebencanaan di Indonesia. 

BNPB memilih Aceh sebagai tuan rumah Bulan PRB 2024 untuk menghormati sejarah tersebut sekaligus menyoroti pentingnya terus memperkuat kesiapan masyarakat Aceh dan wilayah lainnya di Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Agus Wibowo juga mengungkapkan bahwa skema pooling fund ini diharapkan mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2025 dan akan mencakup seluruh wilayah Indonesia. 

"Aceh adalah daerah yang sangat penting dalam sejarah kebencanaan nasional, dan kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah inovatif ini dapat segera diterapkan di sini dan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Acara sosialisasi ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak. Para peserta yang terdiri dari perwakilan lembaga pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, terlihat antusias dalam menyambut skema pooling fund ini. 

Mereka berharap mekanisme ini bisa menjadi jawaban atas tantangan pendanaan yang sering kali menjadi hambatan dalam proses tanggap bencana dan pemulihan.

Melalui skema ini, BNPB optimis bahwa manajemen risiko bencana di Indonesia akan semakin kuat dan efektif, sejalan dengan komitmen nasional dalam mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Dengan adanya inovasi ini, BNPB berharap semua pihak terkait dapat lebih siap dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. 

"Kita harus melihat bencana sebagai sesuatu yang harus dikelola secara sistematis, termasuk dari sisi pendanaan. Dengan pooling fund, kita memiliki cadangan dana yang cukup untuk merespons bencana tanpa harus menunggu anggaran baru. Ini adalah bentuk kesiapan jangka panjang yang kami tawarkan untuk Indonesia,” tutup Agus Wibowo. [nh]