DIALEKSIS.COM | Bireuen - Carut marut pengelolaan dana desa di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Bireuen kembali mencuat ke publik.

Sebelumnya awal Mei 2020 masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa tentang pembelian tanah Rp 198 juta kepada Kejari Bireuen.

Minggu (18/10/2020) hari ini masyarakat kembali menyampaikan protes terhadap Keuchik Rambong Payong Hasnawi Ahmad protes tersebut lantaran sampai saat ini Keuchik belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap IV untuk masyarakat.

Hal tersebut seperti disampaikan Juanda warga setempat. Kepada wartawan ia menyampaikan bahwa sampai saat ini Keuchik Rambong Payong belum menyalurkan BLT tahap IV untuk masyarakat.

Kata Juanda kondisi ini jauh sangat berbeda dengan gampong-gampong lain yang ada di Kecamatan Peulimbang dimana BLT Tahap IV sudah disalurkan kepada masyarakat.

"Kami minta kepada Keuchik untuk dapat segera menyalurkan BLT Tahap IV. Dengan kondisi ekonomi saat ini jika BLT disalurkan sangat berharga bagi kami masyarakat," ungkap Juanda sebagai perwakilan masyarakat.

Juanda menambahkan selama ini pengelolaan dana desa tahun, 2018, 2019 dan 2020 Gampong Payong tidak menganut sistem keterbukaan. Beberapa item kegiatan dana desa tanpa dijelaskan kepada masyarakat secara terbuka di Meunasah setempat.

"Kami meminta dinas terkait seperti DMPG, Inpektorat Bireuen maupun penegak hukum untuk dapat memonitoring langsung penggunaan dana desa Gampong Rambong Payong," tambah Juanda.

Menurut Juanda dalam penggunaan dana desa tahun 2020 di Gampong Rambong Payong ditemukan sejumlah kejanggalan diantaranya, sampai Oktober 2020 belum ada satu pun kegiatan fisik yang dikerjakan dari dana desa.

Beberapa kegiatan fisik yang dikerjakan seperti pembangunan jalan, cat meunasah dan pembuatan WC (jamban) masyarakat merupakan dana desa hasil pengembalian beli tanah yang bermasalah tahun anggaran 2018-2019.

"Sementara dana desa tahun anggaran 2020 belum satu pun dipakai untuk kegiatan fisik," jelas Juanda lagi.

Hal yang sama juga disampaikan warga lainya. Yusrijal menyampaikan bahwa sampai saat ini Keuchik gampong belum menyalurkan BLT Tahap IV. Ketika BLT Tahap IV belum disalurkan sehingga terkesan seperti ada kejanggalan dalam proses alokasi Dana Desa.

"Jika keuchik beralasan BLT tahap IV tak disalurkan karena tidak ada dana. Tidak mungkin Desa kekurangan anggaran mengingat anggaran yg dikembalikan ke kas Desa ketika kasus penyalahgunaan yang ditangani oleh Kejaksaan Bireuen sebesar Rp 198 juta," jelas Yusrijal.

Sedangkan untuk anggaran tahun desa tahun 2020 sepengetahuan masyarakat hanya diperuntukkan untuk BLT dan pencegahan Covid-19, serta pembayaran gaji aparatur Desa.

"Jadi sangat mustahil jika Keuchik menyatakan kas Desa tidak cukup," pinta Yusrizal sambil meminta agar Keuchik membuat rapat umum dan menjelaskan kepada warga supaya jelas dan transparan mengenai dana desa.

Sementara itu Keuchik Rambong Payong Hasnawi saat dikonfirmasi Dialeksis.com membenarkan bahwa pihaknya belum menyalurkan BLT Tahap IV.

Kata Hasnawi BLT Tahap IV belum disalurkan karena belum cukup uang begitu juga dengan APBG-P pihaknya sampai sekarang baru mengajukan.

"Kamoe Gampong rayeuk jadi hansep peng sekali pencairan 90 juta. Recana kamoe pencair dua kali tahap IV dan V. Cuma APBG-P baroe kamoe ajukan," jelas pria akrab dipanggil Keuchik Nawie Peulimbang.

Saat ditanya sisa dana 2018-2019 hasil pengembalian dari pembelian tanah yang bermasalah sebanyak Rp 196 juta, Hasnawi mengatakan bahwa uang tersebut sudah distor ke kas desa dan dijadikan Silpa.

Uang tersebut akui Hasnawi digunakan kembali pada tahun anggaran 2020 untuk pembuatan jalan, pembuatan meunasah gampong dan pembuatan WC warga serta pembangunan. Ia membantah bahwa kegiatan fisik DD 2020 belum dikerjakan.

"Nggak ada. Ada saya gunakan coba lihat ke desa," jelas Hasnawi sambil mengakui bahwa penggunaan dana tersebut belum disampaikan kepada masyarakat. (Faj)