DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah baru-baru ini diumumkan sebagai salah satu dari empat kabupaten di Aceh yang memperoleh nilai baik dalam kategori pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengumuman ini diumumkan dalam acara SPBE Summit 2023. Prestasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah berhasil mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan publik dengan mengadopsi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan serangkaian kegiatan berupa pemberian Digital Goverment Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut, diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia (RI) bersama Tim Koordinasi Nasional SPBE menggelar Digital Government Award SPBE Summit 2023 dengan tema “Sinergi Untuk Indonesia Maju”. 

Kegiatan itu, juga diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan layanan digital berbasis masyarakat (citizen centric) dan penguatan Tim Koordinasi SPBE menjadi digital Transformation Agent (DTA) guna memastikan manajemen perubahan dan operaional layanan digital.

“Alhamdulillah, indeks SPBE Bener Meriah telah berhasil mendapat nilai Baik. Kita sangat komit dan konsen untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat,” kata Pj Bupati Bener Meriah, Haili Yoga.

Sejak tahun 2018, Indeks SPBE Bener Meriah terus mengalami kenaikan. Saat itu, Bener Meriah mendapat nilai 1,45 dan termasuk kedalam predikat kurang. 

Selanjutnya di tahun 2019 nilai Indeks SPBE naik menjadi 1,8 masuk kedalam predikat cukup. Tahun 2021, memperoleh nilai 2,20 masih termasuk kedalam predikat cukup.

Sedangkan untuk Tahun 2022 Indeks SPBE berhasil memperoleh nilai 2,60 dan berhasil memperoleh predikat baik. “Dapat kita lihat dari perolehan Indeks SPBE dalam jangka waktu 5 tahun, selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Tentunya kita berharap di tahun 2023 nanti akan kembali mengalami kenaikan. Ini semua sebagai wujud kerja keras kita semua,” sebutnya.

Dengan meningkatnya Indeks SPBE tersebut, menunjukkan bahwa komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam hal kebijakan untuk mewujudkan SPBE. Sementara itu, penganugerahan SPBE Digital Government Award Tahun 2023 pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ada 6 kategori.

Diantaranya, kategori penerapan layanan SPBE yang diberikan kepada 10 instansi, kategori pencapaian Indeks SPBE yang diberikan kepada 8 instansi, kategori peningkatan indeks yang signifikan diberikan kepada 7 instansi, kategori pelaksana tata kelola SPBE diberikan kepada 4 instansi, kategori penguatan kebijakan untuk 10 instansi dan kategori penerapan manajemen SPBE untuk dua instansi.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Nanik Murwati, selaku Ketua Panitia Digital Government Award SPBE Summit 2023 menyampaikan bahwa SPBE Summit 2023 juga menjadi kesempatan mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Presiden No.95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No.132/2022 tentang Arsitektur SPBE.

“Dengan adanya Digital Government Award SPBE Summit 2023, pembangunan layanan digital berbasis masyarakat (citizen centric) diharapkan segera terwujud. Selain itu, Tim Koordinasi SPBE diperkuat menjadi Digital Transformation Agent (DTA) guna memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital,” jelasnya.  

Nanik Murwati menambahkan pemerintah juga mempertegas moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi antar instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat memperkuat konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik di internal maupun antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Diharapkan, melalui pelaksanaan Digital Government Award SPBE Summit 2023, dapat terciptanya penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital, dan interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE,” imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menjelaskan, SPBE sebagai leverage transformasi digital nasional bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif transparan dan akuntabel. Selanjutnya, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

“Sesuai arahan Presiden bahwa SPBE tidak harus menambah aplikasi baru. Jangan sampai satu inovasi satu aplikasi. Pelayanan eksternal warga tidak harus mendownload begitu banyak aplikasi. Dari berbagai negara, ternyata indeks SPBE itu ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, penyelenggaraan penegakan hukum,” jelasnya.