DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) mengadakan acara Aceh Gender Conference (AGC) di AAC Dayan Dawood di Banda Aceh, Sabtu (25/11/2023).

Kegiatan Aceh Gender Conference (AGC) 2023 yang digelar oleh BEM USK dengan mengangkat tema “Equity, Diversity and Inclusion Society for Woman’s World”, sebagai wujud kesetaraan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan Aceh.

Menterian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) Salsabila Heldika Putri dalam kata sambutan mengatakan isu-isu seperti kesenjangan upah, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan, kekerasan berbasis gender, dan perwakilan politik yang rendah untuk perempuan terus menjadi tantangan yang harus diatasi. 

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender ini, namun sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. 

"Pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri," ujarnya.

Salsabila mengatakan kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. 

Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. 

"Masalah ini penting untuk memiliki forum yang memungkinkan para pemangku kepentingan baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan aktivis untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam upaya mencapai Kesetaraan gender," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa konferensi ini bertujuan untuk membahas masalah gender yang relevan dengan konteks aceh, serta mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan hak asasi manusia khususnya di Aceh. 

Dalam hal ini, Aceh Gender Conference (AGC) melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, aktivis dan perwakilan masyarakat aceh.

Konferensi ini memberikan platform untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu gender, serta merumuskan strategi dan upaya yang dapat mengatasi masalah gender di Aceh. 

Ketua Panitia AGC, Cut Sarah Humaira mengatakan agenda AGC mencakup berbagai topik, seperti kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan, pendidikan gender, kesehatan reproduksi, pengambilan keputusan berbasis gender, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. 

Aceh Gender Conference akan dilakukan secara berkala dengan melaksanakan Konferensi Tingkat Rendah dan Konferensi Tingkat Tinggi yang mencakup Internal Kementerian, Stakeholder terkait dan Masyarakat umum. 

Konferensi Tingkat Rendah dalam kegiatan AGC mencakup berbagai topik, seperti kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan, pendidikan gender, kesehatan reproduksi, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. 

"Konferensi Tingkat Rendah juga memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan perubahan sosial," jelasnya.

Lebih lanjut, Konferensi Tingkat Tinggi dalam agenda AGC bersifat lebih terbuka dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang lebih luas dan melibatkan pemimpin tingkat tinggi, Para pembicara dan panelis yang ahli dalam isu-isu gender dipilih dan diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Mereka terdiri dari akademisi, pemimpin organisasi, aktivis, dan praktisi yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu gender. 

Konferensi tingkat tinggi dapat menghasilkan keputusan yang strategis, kesepakatan, ataupun pernyataan bersama tentang isu-isu gender yang dibahas. 

"Hal ini dapat meliputi komitmen untuk mengadopsi kebijakan baru, langkah-langkah konkrit yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, atau rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga internasional," pungkasnya.