DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (BEM FEB USK), Afwan Aulia, menyampaikan kritik sekaligus harapan besar kepada Pemerintah Aceh terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, selama ini pemerintah Aceh terkesan terlalu bergantung pada dana Otsus dari pemerintah pusat, namun hasilnya belum benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok.
“Jika kita melihat kondisi di lapangan, masih banyak sekali daerah-daerah di pelosok Aceh yang belum merasakan pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur. Jalanan yang berlumpur, fasilitas pendidikan yang minim, hingga kesenjangan ekonomi masih sangat nyata,” ujar Afwan Aulia kepada wartawan dialeksis.com di Banda Aceh, Senin (25/8/2025).
Ia menilai, dana Otsus yang jumlahnya sangat besar seharusnya mampu memberikan pemerataan pembangunan dari kota hingga pelosok.
Namun faktanya, kata dia, pemerintah lebih fokus membangun di kawasan perkotaan sementara desa-desa tertinggal di pedalaman masih jauh dari sentuhan pembangunan.
“Harapan kami, pemerintah Aceh jangan hanya terfokus pada kota. Pemerataan pembangunan itu penting agar masyarakat pelosok juga merasakan manfaat Otsus yang sebenarnya adalah hak mereka,” tegasnya.
Lebih jauh, BEM FEB USK juga menawarkan sejumlah solusi agar Aceh bisa keluar dari garis kemiskinan yang hingga kini masih menjadi masalah serius. Afwan menegaskan, langkah pertama adalah mengubah pola pikir pemerintah dalam memandang dana Otsus.
“Dana Otsus jangan dianggap sebagai ‘uang jackpot dari pusat’ yang hanya dihamburkan atau dinikmati segelintir pihak. Dana itu harus digunakan secara produktif untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Afwan menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. “Pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada Otsus. Harus ada upaya serius untuk menggerakkan potensi ekonomi Aceh agar ketika Otsus berakhir, Aceh tidak kelimpungan,” tambahnya.
Menurutnya, kemiskinan memang tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya karena perbedaan pendapatan akan selalu ada. Namun, peran pemerintah adalah meminimalisir ketimpangan dengan memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat.
BEM FEB USK mengusulkan beberapa langkah konkret yaitu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Mengimplementasikan konsep Trickle Down Effect agar pertumbuhan ekonomi di tingkat atas bisa menetes ke masyarakat bawah. Memberikan subsidi yang tepat sasaran agar bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan.
Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat Aceh. Memberdayakan ekonomi lokal, terutama UMKM dan potensi desa. Membangun infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Aceh.
Afwan berharap, momentum sisa dana Otsus yang akan terus berkurang di tahun-tahun mendatang bisa dijadikan bahan evaluasi serius.
“Kami mahasiswa tidak ingin melihat Aceh terus-menerus bergantung tanpa solusi. Harapan kami, pemerintah bisa lebih visioner, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” pungkas Ketua BEM FEB USK itu. [nh]