DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Sosial (Dinsos) Aceh di bawah komando Drs Alhudri MM bersama Sekretarisnya Devi Riansyah AKS MSi sedang berusaha "lari kencang" untuk menekan angka kemiskinan yang masih membelenggu rakyat Aceh. 

Alhudri percaya, di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah, Aceh ke depan akan lebih baik dan mampu keluar dari belenggu kemiskinan, tentunya dengan program-program sosial yang ada di dinasnya.

"Kita semua ingin Aceh ini lebih baik ke depan, kita sedang berusaha untuk menekan angka kemiskinan melalui program-program sosial yang ada di kita, minimal 1 persen setiap tahunnya sesuai dengan pesan Bapak Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah," kata Alhudri, Selasa (26/11/2019).

Alhudri tentu tidak asal ngomong, menjelang lima tahun dirinya memimpin Dinas Sosial Aceh, berbagai program sosial telah dicetuskan dan terbukti berhasil memberi manfaat langsung kepada masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Aceh, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Baik itu berupa perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.  

Untuk itu Alhudri mengingatkan kepada pilar-pilar kesejahteraan sosial di daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan penyaluran bantuan sosial, baik itu para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS), dan piliar-pilar sosial lainnya di bawah binaan Dinas Sosial Aceh agar turut membantu Pemerintah Aceh dalam menekan angka kemiskinan.

Alhudri menuturkan, secara keseluruhan Dinas Sosial Aceh selama Tahun Anggaran 2019 telah memulangkan migran bermasalah baik dari luar maupun dalam negeri sebanyak 70 orang, penanganan bencana alam maupun penanganan bencana sosial untuk masa panik lebih kurang 13.750 orang, penyaluran kaki dan tangan palsu 100 unit, dan kursi roda celebral palsy untuk 100 orang.

Dinas Sosial Aceh melalui program bantuan sosial PKH juga telah berhasil membuat masyarakat mampu serta tidak lagi menerima bantuan PKH (graduasi) sebanyak 4.055 keluarga penerima manfaat (KPM) sampai dengan November 2019 dari total 295.708 KPM. 

Hal itu belum terhitung penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP), bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), serta tugas perbantuan pembangunan rumah komunitas adat terpencil (KAT) diantaranya di Desa Sikundo. (hda/rls)