Pemerhati Politik dari Aceh, Firza Kutaraja. [Foto: Tangkapan Layar/Kanal Youtube Mukmin TV]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati Politik dari Aceh, Firza Kutaraja mengatakan bahwa pemerintah saat ini selalu berbicara mengenai beban misalnya beban subsidi masyarakat lalu beban honorer dan beban pensiun. Tentu ini menjadi pertanyaan yang serius bagi masyarakat yang mana akan muncul pertanyaan apakah pemerintah selalu terbeban dengan masyarakat saat ini. 

"Jangan-jangan pemerintah yang selalu terbeban dengan masyakarat. Itu yang mana apa rakyat atau negara yang menjadi beban begitu. Kita mengetahui sebulan yang lalu pemerintah menaikkan harga gas elpiji dan pajak lagi sekarang sudah dinaikkan 11%," kata Firza Kutaraja dalam Podcast Rakyat Beban Negara, Minggu (4/9/2022). 

Firza Kutaraja menambahkan pemerintah selalu menarasikan masyarakat bahwa harus ada kesepahaman dalam sebuah kebijakan pemerintah dan masyarakat harus paham akan kebijakan tersebut. 

Ada statemen suatu menteri  mengatakan masyakarat harus ada kesepahaman dan diharapkan masyarakat tidak terbeban terhadap kebijakan pemerintah. 

"Kenaikan minyak pertalite dan solar tentu sangat meresahkan masyarakat kalangan bawah. Bayangkan harga ikan dengan naiknya solar gitu. Yang sebelumnya masih beberapa ribuan. Ini sebetulnya sudah membebani rakyat," ujarnya. 

Firza Kutataja juga mengatakan dalam Menghadapi gejolak ekonomi, pemerintah juga akan menyiapkan bantalan ekonomi tapi inikan ada kriterianya yang ditetapkan mereka sendiri secara selektif. sementara dampak dan problem yang dihasilkan itu luas. Belum lagi yang tidak tetap sasaran. Apalagi kita mengandalkan ukuran itu dalam Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Menurut BPS, orang yang pendapatan 500 ribu tidak masuk dalam kategori miskin. Coba bayangkan. Gas aja 200 ribu sedangkan pendapatan 500 ribu. Kan ini tidak logis," ujarnya. 

Firza Kutaraja menyayangkan sikap pemerintah membentuk lembaga baru di saat keadaan kritis begini. Tentu gajinya bukan gaji UMR Aceh dan dipastikan Puluhan Juta. 

Saat beginilah pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang memprioritaskan kepada kesejahteraan masyarakat. 

"Bayangkan itu naik dan kebutuhan pokok juga ikut naik. Karena efek domino kenaikan kebutuhan dasar. 

Minyak kan kebutuhan dasar begitu. Itulah timbul pertanyaan mengapa pemerintah tidak terbeban dengan persoalan m begitu sedangkan rakyat menjadi terbeban," pungkasnya. [NH]