Anggota Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) DPRA, Irpannusir. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seribuan paket tender APBA tahun 2022 diumumkan Pemerintah Aceh pada awal Januari ini. Dikabarkan sebanyak 1.689 paket kegiatan dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa yang ditaksir dengan nilai total hampir mencapai Rp2,0 triliun.

Adapun proses tender akan dilakukan secara online dan bertahap. Persiapan segala tahapan dimulai sejak Jumat tanggal 7 Januari 2022.  

Menyikapi pengumuman tersebut, Anggota Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) DPRA, Irpannusir mengatakan, cepatnya pengumuman tender dari Pemerintah Aceh merupakan langkah positif.

"Ini langkah positif, jika ke depannya dalam proses tender ada yang perlu dievaluasi atau butuh penambahan waktu untuk evaluasi tentu eksekutif masih punya waktu yang cukup. Demikian juga dengan pelaksanaannya," jelasnya kepada Dialeksis.com, Jumat (07/01/2022). 

Selain itu, kata dia, jika ada yang masih memerlukan waktu tambahan karena disebabkan faktor cuaca atau faktor alam lainnya, tentu para rekanan masih ada cukup waktu. 

Namun, Irpannusir mengingatkan, jangan karena waktu masih panjang sehingga eksekutif dan rekanan menunda-nunda pekerjaan, dan bila hal ini terjadi maka tetap akan dikenakan sanksi sesuai regulasi yang ada. 

"Jika dianggap tender ini terlalu cepat, saya kira juga tidak, malah APBN bulan Desember ada yang sudah tayang, ini tergantung bagaimana kita melihatnya," terangnya.

Ia melanjutkan, menilik dari komposisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa saat ini, telah terjadi banyak perubahan.

"BPBJ 2021 jika kita liat dari komposisi sekarang, lebih 50 persen diganti. Artinya, tahun 2021 memang ada banyak masalah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Irpannusir berpesan agar Pemerintah Aceh melalui Biro PBJ bisa belajar dari tahun 2021 untuk pembenahan yang jauh lebih baik lagi pada tahun 2022 ini.

"Tentu 2022 kita harap agar belajar pada masalah yang terjadi di 2021, supaya di 2022 ini diminimalisir masalah sekecil mungkin," pungkasnya.