Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi atau yang akrab disapa Abu Salam. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi atau yang akrab disapa Abu Salam, membantah klaim terkait bantuan masyarakat Aceh di Malaysia yang disebut mencapai 2.000 ton.
Pernyataan tersebut disampaikan Abu Salam usai melakukan kunjungan langsung ke Malaysia bersama Teungku Jamaika untuk meninjau keberadaan bantuan dimaksud.
“Itu tidak benar. Barang cuma ada empat kontainer, lebih kurang 80 sampai 100 ton, tidak lebih,” ujar Abu Salam saat dimintai tanggapan media dialeksis.com, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bos Pon dan Datuk Haji Mansur Usman terkait jumlah bantuan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Jadi yang disampaikan Bos Pon dan Datuk Haji Mansur Usman tidak benar. Adapun sebagian minyak makan dan beras, menurut cerita mereka, sudah diambil oleh Datuk Mansur Usman,” ungkapnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kedekatannya dengan pihak-pihak yang disebutkan, Abu Salam mengaku tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengetahui informasi tersebut dari pihak lain.
“Saya kurang tahu itu, cuma saya dengar dari kawan-kawan di Kuala Lumpur. Lebih kurang begitu ceritanya,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat Aceh di Malaysia mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan bantuan yang selama ini dihimpun untuk korban banjir di Aceh.
Bantuan yang awalnya dikumpulkan dengan semangat kemanusiaan itu disebut-sebut mencakup berbagai kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, gula pasir, air mineral, beras, hingga tabung gas 3 kilogram di Medan. Tak hanya itu, dana tunai hasil sumbangan warga Aceh dan masyarakat Malaysia juga turut menjadi bagian dari bantuan yang kini dipersoalkan.
Keresahan mencuat setelah adanya dugaan bahwa sebagian dari barang-barang tersebut telah diperjualbelikan. Kondisi ini memicu tuntutan terbuka dari masyarakat agar ada penjelasan yang jujur, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Warga Aceh di Malaysia mendesak agar seluruh proses pengelolaan bantuan dijelaskan secara tertulis. Mereka meminta kejelasan mengenai jenis barang yang dijual, berapa jumlah keseluruhan yang dilepas, serta ke mana hasil penjualannya digunakan.
Transparansi dinilai sebagai kunci untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap rupiah serta setiap barang benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam konteks ini, dua nama turut disorot dan diminta memberikan pertanggungjawaban, yakni Saiful Bahri yang dikenal sebagai Bos Pon, serta Datok Mansyur selaku Presiden Permembam. [nh]
Sebelumnya
