Kolase Foto Raihal Fajri dan Hendra Saputra. Foto: Facebook.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah pegiat HAM Aceh mempertanyakan indikator penghargaan yang diterima Kota Banda Aceh sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

"Memaknai HAM bukan hanya sekedar memahami tentang korban konflik, tapi juga melihat pelanggaran HAM itu dari sisi yang up to date hari ini. Misalnya soal pelayanan publik. Itu hak-hak publik yang juga harus dipenuhi, kalau tidak terpenuhi juga dikategorikan melanggar HAM," tukas Direktur Kata Hati Institute Raihal Fajri kepada Dialeksis.com, Rabu, (11/12/2019).

Aktifis perempuan yang konsen pada isu pemenuhan hak publik itu menilai masih ada permasalahan hak publik yang belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

"Masih ada teriakan-teriakan air bersih tidak ada. Terus, penghormatan terhadap keberagaman itu harus menjadi konsentrasi penuh dari pemerintah kota Banda Aceh," kata Raihal.

Menurut dia penghargaan hanya sebuah simbol. Namun yang paling penting, kata Raihal, implementasi fakta dari sebuah penghargaan itu yang harus dilihat. 

"Indikatornya apa Banda Aceh mendapat penghargaan itu. Kita melihat masih banyak hal yang harus diselesaikan terkait hak-hak warga Banda Aceh," tandas dia.

Pun demikian Raihal tetap memberikan apresiasi terhadap upaya pemenuhan publik yang telah dilakukan Pemkot Banda Aceh.

"Misalnya Mal Keterbukaan Informasi Publik yang telah dibangun di Lantai 3 Pasar Aceh itu. Kita berharap itu tidak hanya mencakup pada tataran implementasi sebagian saja, bagaimana Mal itu dapat mendorong pemenuhan hak-hak warga kota Banda Aceh," sebut Direktur Kata Hati Institute ini.

Senada dengan Raihal Fajri, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Hendra Saputra mengaku terkejut dengan penghargaan yang diterima Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota yang peduli pada HAM.

"Itu versi Kumham atau versi Komnas HAM. Taruh lah sebagai Banda Aceh kota yang ramah HAM, tapi air bersih nya gak ada," kata Hendra saat dikonfirmasi media ini, Rabu, (11/12/2019).

Ia menyebutkan tidak bicara pada aspek pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM masa lalu, namun menitikberatkan pada pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Air itu adalah salah satu sumber kehidupan yang penting. Dimana logika kota yang ramah HAM," gugat dia.

Selain itu, dia juga mengaku heran dengan penyebutan Kota Banda Aceh sebagai kota layak anak.

"Dimana tempat taman bermain anak yang layak. Terus begini, mungkin bisa dikonfirmasi ke LBH Banda Aceh, kasus pelecehan seksual terhadap anak lumayan di Banda Aceh. Itu yang terakhir kasus guru SD yang mencabuli 6 siswa," tukas dia.

Untuk itu, dia mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah pusat sehingga Kota Banda Aceh mendapat penghargaan itu.

"Masih banyak persoalan ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), terutama masalah air bersih yang kita pertanyakan. Juga terhadap kota ramah anak, hal ini juga kita pertanyakan. Dimana letak ramahnya," ujar Hendra.

Ia pun menyinggung tentang kehidupan beragama di Banda Aceh yang menurutnya belum mampu dipenuhi Pemkot Banda Aceh.

"Setau aku ada 6 rumah ibadah disekitar Banda Aceh yang belum bisa dibangun karena persoalan tidak ada izin, tidak ada IMB. Seharusnya pemerintah hadir memfasilitasi itu. Namun kalau toleransi antar umat beragama sudah lumayan bagus di Banda Aceh," kata dia.

Dia berharap, dengan penghargaan sebagai kota peduli HAM yang telah diraih itu akan semakin bisa memperbaiki citra Kota Banda Aceh.

"Terutama partisipasi publiknya harus ditingkatkan, publikasi anggaran supaya lebih mudah diakses publik. Seharusnya itu menjadi pemicu bagi Kota Banda Aceh," tutur Hendra.

Sebagaimana yang diketahui, Kota Banda Aceh menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman pada acara peringatan hari HAM sedunia ke-71, Selasa (10/12/2019) di Gedung Merdeka, Bandung.