Pj Ketua TP PKK Aceh, Ayu Marzuki, saat melantik dan mengukuhkan Pj Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD 10 Kabupaten/Kota, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (4/8/2022). [Foto: Humas]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Candra Febiola Nazuar secara resmi melantik 10 Pj Ketua TP-PKK dari kabupaten dan kota di Aceh, Kamis 3 Agustus 2022.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Anjong Mon Mata tersebut, juga dilaksanakan pengukuhan Pj Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 10 kabupaten dan kota yang sama, oleh Istri dari Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Adapun Pj Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD yang dilantik sekaligus dikukuhkan pada hari ini yakni dari; Kota Banda Aceh yang dijabat Hj. Sri Dewi Kurnilawati, Kabupaten Aceh Besar dijabat Cut Rezky Handayani, Kabupaten Pidie dijabat Suaidah, Kabupaten Bener Meriah dijabat Risnawati.

Kemudian, Kota Lhokseumawe dijabat Rosnelly, Kabupaten Aceh Utara dijabat Nurmaziah, Kabupaten Aceh Timur dijabat Maizarniwati, Kabupaten Aceh Jaya dijabat Zuraidiati, Kabupaten Aceh Singkil dijabat Humaira, dan Kabupaten Simeulu dijabat Erni Zahara.

Ayu Marzuki, dalam sambutnya mengingatkan kembali visi dan misi PKK yaitu mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dalam 10 program pokok PKK, serta senantiasa mendukung pembangunan di daerah masing-masing.

Dengan membangun kerjasama dan sinergitas dari berbagai stakeholder dan pihak-pihak lainnya, mengingat sumber daya PKK yang sangat terbatas. Karena itu, harus saling menguatkan dan melengkapi, karena PKK tidak akan mampu jika hanya bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan lintas sektoral.

“Selamat kepada para Pj. Ketua TP PKK yang baru dilantik hari ini. Saya yakin dan percaya, Ibu-Ibu sekalian dapat menjalankan amanah ini dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, demi menyukseskan implementasi 10 Program Pokok PKK, dengan memberdayakan keluarga-keluarga sesuai wilayah kerja Ibu-Ibu, hingga sampai ke tingkat kelompok dasawisma,” kata Ayu.

Pada kesempatan itu, Ayu menyampaikan, selain menjadi bagian dari TP-PKK, jabatan istri dari para Pj Bupati dan Wali Kota ini juga merangkap sebagai Bunda PAUD di masing-masing wilayah. Karena itu, Ayu menginginkan para bunda yang baru dikukuhkan ini agar dapat melakukan penguatan terhadap pembinaan program-program PAUD di wilayah masing-masing.

Sebab, keberadaan Bunda PAUD Kabupaten dan Kota, kata Ayu, sangatlah penting untuk menggerakkan komponen dan sumber daya yang ada, serta menjadi lokomotif untuk mendorong seluruh elemen dalam masyarakat, sehingga mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan. Dengan begitu penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan Holistik Integratif dapat terwujud.

“Ini merupakan tantangan bagi kita (PKK dan Bunda PAUD) untuk membuktikan diri bahwa kita mampu berbuat nyata dalam mendukung tugas pemerintah. Jika kita mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka kita (PKK dan Bunda PAUD) tentu akan menjadi senjata ampuh dalam menjalankan program kesejahteraan di masyarakat dan pendidikan anak,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Iskandar AP, mengatakan PKK sejak dibentuk secara nasional pada tahun 1972, pemerintah telah menaruh harapan besar pada gerakan PKK ini, yakni ikut serta dalam peran pembangunan masyarakat.

Khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga, sehingga pada akhirnya, akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang beriman, sejahtera, mandiri, dan sadar hukum.

“Tapi hal ini akan dapat terwujud, saat organisasi PKK dapat berjalan dengan solid, dengan dukungan penuh dari anggotanya. Untuk itu tugas pertama para pengurus PKK yang dilantik hari ini, adalah membangun komunikasi dan konsolidasi internal, serta menyusun strategi dan program yang akan dijalankan ke depan,” kata Iskandar.

Iskandar menuturkan, PKK sebagai mitra Pemerintah Aceh, juga harus menyinkronkan program prioritas PKK dengan program kerja prioritas atau kebijakan pemerintah daerah masing-masing sesuai yang tertuang dalam Dokumen Rencana Induk Gerakan PKK 2020-2024.

Selain itu, kata Iskandar, Pj. Ketua PKK Kabupaten/Kota juga merangkap sebagai Bunda PAUD, untuk dapat memberikan perhatian kepada penguatan program-program Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah masing-masing. Dengan harapan, program tersebut juga agar disinergikan dengan upaya pengentasan Stunting yang juga sedang gencar dilaksanakan di Aceh saat ini.