DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Data BPS Aceh terkini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh masih cukup tinggi di atas rata-rata provinsi sebesar 15,05 persen. 

Hal ini di sampaikan oleh analis politik dan kebijakan publik Saman Strategic Indonesia, Jabal Ali Husin Sab di Banda Aceh, Jumat (13/10/2023).

Beberapa kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Aceh Singkil 19,18 persen, Gayo Lues 18,87 persen, Pidie 18,79 persen, Bener Meriah 18,39 persen, Simeulue 18,37 persen, Aceh Barat 17,93 persen, Nagan Raya 17,38 persen dan Aceh Utara 16,86 persen.

"Tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten tersebut menunjukkan indikasi bahwa pembangunan di Aceh belum merata. Beberapa daerah seperti Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah dan Simeulue yang salah satunya merupakan daerah terluar masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya," terang Jabal.

Letak beberapa kabupaten ini yang jauh dari ibukota provinsi sepertinya membuat akses terhadap pembangunan menjadi terhambat, sehingga menurut Jabal, Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah ini agar pembangunan dapat menjangkau seluruh pelosok Aceh.

Penduduk Miskin Aceh Terkonsentrasi di Kabupaten Pidie 

Sementara itu, lembaga kajian kebijakan publik SSI menyoroti konsentrasi besarnya angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Aceh ini berada pada peringkat ketiga persentase angka kemiskinan di Aceh, dengan jumlah lebih dari 80 ribu penduduk berstatus miskin.

"Masyarakat Pidie dikenal sebagai pedagang tangguh, juga memiliki basis pertanian yang kuat dan letaknya yang berdekatan dengan ibukota provinsi, Banda Aceh. Jika melihat basis keunggulan keberadaan lokasi, seharusnya Pidie bisa memanfaatkan akses dekatnya jarak dengan ibukota provinsi untuk mengembangkan perekonomian daerah," Jabal menerangkan.

Faktanya Pidie menempati peringkat ketiga kabupaten termiskin di Aceh dengan jumlah penduduk yang terbilanh besar. Hampir setengah penduduk miskin Aceh terkonstenstrasi di Kabupaten Pidie.

"Hal ini mengindikasikan ada masalah mendasar pada kebijakan pembangunan ekonomi di Pidie. Ini kemungkinan disebabkan dari akumulasi beberapa periode kebijakan pemerintah kabupaten ini yang tidak berjalan baik. Tentu hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut," ujar Jabal.

Kesenjangan Ekonomi di Tengah Industrialisasi Aceh Barat dan Nagan Raya 

Saman Strategic Indonesia juga menyorot Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya yang tengah gencar melakukan industrialisasi di sektor pertambangan, perkebunan dan energi. Angka kemiskinan di dua kabupaten ini ternyata masih cukup tinggi. 

Banyaknya perusahaan tambang batubara dan tambang lainnya, pabrik kelapa sawit, dan PLTU, seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua kabupaten ini. Namun faktanya hal itu belum terjadi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kontribusi industri ekstraktif dan perkebunan terhadap pendapatan daerah (PAD), serapan tenaga kerja lokal, serta kebijakan pemerataan hasil pembangunan di dua kabupaten tersebut.

Jabal menilai, "jika memang APBD kedua kabupaten ini jumlahnya besar akibat sumbangan bagi hasil dan pajak industri, namun angka kemiskinan tetap tinggi, berarti ada ketimpangan dalam hal pemerataan dan distribusi kesejahteraan oleh pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut."

Secara keseluruhan, masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah kabupaten di Aceh menunjukkan bahwa pembangunan belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Pemerintah Aceh dianggap perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan selama ini guna merumuskan langkah-langkah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota. Pembangunan yang adil dan merata harus menjadi komitmen bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat demi kesejahteraan rakyat Aceh.

"Pemerintah Aceh perlu menyusun strategi pengentasan kemiskinan terpadu yang meliputi peningkatan mutu pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan sektor basis usaha, peningkatan kewirausahaan dan akses pembiayaan UMKM yang dipermudah, peningkatan daya beli melalui penyesuaian UMP, serta afirmasi khusus bagi daerah tertinggal. Dengan strategi komprehensif tersebut diharapkan angka kemiskinan di Aceh dapat diturunkan secara signifikan dalam waktu yang tidak begitu lama," pungkas Jabal.