Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir. [Foto: net]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beredar informasi bahwa suasana rapat pembahasan rancangan APBA 2024 ricuh pada Selasa (12/12/2023) malam, di Kantor DPR Aceh. 

Memastikan hal itu, Dialeksis.com mengonfirmasi ke Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir.

Irpannusir mengatakan, kericuhan ini terjadi saat Banggar DPRA mempertanyakan secara rinci setiap program yang diusulkan dalam RAPBA 2024. Namun nyatanya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tidak transparan atau tidak jelas dalam merincikan anggaran. 

“Perlu diketahui selama kepemimpinan Zulfadli Ketua DPRA baru, beliau sangat jeli melihat suatu anggaran tepat atau tidak,” ujarnya. 

Untuk itu, kata dia, DPRA sesuai dengan fungsi pengawasannya perlu mengetahui setiap program yang diusul berasal dari mana dan siapa yang mengusulkan. 

Lebih lanjut, Irpannusir menyebutkan bahwa awalnya jumlah rancangan APBA 2024 sebesar Rp 3,9 triliun, lalu Banggar meminta penjelasan dari setiap usulan program pembangunan.

“Dalam Rp3,9 triliun itu dana Pokir Dewan hanya Rp 444 miliar, tapi selama ini yang menjadi sorotan seolah-olah Pokir itu paling besar pembagiannya, ada juga yang mikir APBA itu isinya Pokir, bahkan dianggap Pokir itu uang cash,” jelasnya. 

Padahal, kata dia, Pokir Dewan itu dihasilkan usai melakukan reses 1,2,3 yang usulan itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. 

“Saya sampaikan di forum itu kalau dibandingkan program reguler punya SKPA dengan Pokir, saya tegaskan 10 kali jauh bermanfaat Pokir usulan warga,” terangnya. 

Makanya ketika pembahasan RAPBA 2024, lanjutnya, DPRA meminta penjelasan. Lalu usai mendengar penjelasan singkat dari TAPA ditemukan ada program tidak tepat sasaran. 

Selanjutnya, Dewan mempertanyakan ke TAPA apakah bisa diganti dengan program lain, Kepala BAPPEDA menjawab tidak bisa diubah. 

“Jadi kalau tidak bisa diubah, ngapain kita bahas anggaran sudah 2 hari ini. Apakah DPRA itu hanya dijadikan sebagai stempel, tinggal mengesahkan saja,” tuturnya. 

Irpannusir menegaskan bahwa DPRA tetap pada porsinya yaitu meminta secara real penjelasan program yang dituangkan RAPBA 2024. 

“Kalau itu tidak jelas, saya mendengar pimpinan DPRA tidak mau tanda tangan,” tutupnya.