DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banda Aceh Tahun 2020, Senin (18/3/2019) di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Kompleks Balai Kota Banda Aceh.

Agenda tahunan tersebut diikuti oleh sekitar 200 peserta lintas instansi mulai dari kalangan birokrat, akademisi, LSM, Ormas, organisasi profesi, hingga pihak swasta.

Dalam Musrenbang ini, Wali Kota Aminullah berharap masukan dari 90 gampong se-Banda Aceh dan semua elemen masyarakat agar pengelolaan anggaran ke depan lebih tepat sasaran.

"Intinya harus mengacu pada visi misi pemerintahan saat ini, dan sesuai dengan kondisi yang tengah terjadi di gampong-gampong atau di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Peraih Wali Kota Entrepreneur Award 2018 ini juga mengajak seluruh jajaran pemerintahannya untuk memerangi kemiskinan di Banda Aceh yang trennya semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Kini kemiskinan berada di angka 6,78 persen dan pengangguran 7,29 persen. Keduanya sudah mulai menurun, dan alangkah bagusnya jika setiap tahunnya bisa terus kita turunkan lagi," ungkapnya.

Untuk itu, ia menginstruksikan agar pengelolaan APBK maupun ADG di setiap gampong difokuskan untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. "Mari kita perangi kemiskinan dengan komitmen dan tekad yang kuat. 2020 perang ini akan lebih kita intensifkan dengan program-program yang konkret."

Sejumlah program konkret yang dimaksud wali kota antara lain membangun lebih banyak rumah layak huni bagi kaum duafa dan semakin memperluas cakupan bantuan modal bagi pedagang kecil. "Pelatihan skill bagi angkatan kerja juga harus kita tingkatkan, dan setelahnya juga kita bantu modal maupun peralatan kerjanya agar mereka bisa mandiri dan bahkan membuka lapangan kerja bagi orang lain."

Terakhir, Aminullah berpesan kepada para Kepala SKPK agar jangan hanya mengandalkan APBK dalam pembangunan kota. "Cari koneksi dan lobi ke pemerintah provinsi, pusat, hingga luar negeri. Tapi ingat harus tetap sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Banda Aceh Gusmeri mengatakan sebelum melaksanakan Musrenbang tingkat kota, pihaknya telah menggelar kegiatan serupa di tingkat gampong dan kecamatan. "Kita juga telah menggelar Musrena bagi kaum ibu, dan Forum Organisasi Perangkat Daerah atau OPD."

"Selanjutnya hasil Musrenbang kota akan dibawa ke Musrenbang tingkat provinsi dan dilanjutkan ke tingkat nasional di Jakarta untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Menurutnya, Musrenbang merupakan forum bagi stakeholders untuk mematangkan dokumen rencana kerja pemerintah dan menyelaraskannya dengan program OPD, serta mendengar langsung masukan masyarakat.

"Adapun agenda utama kita hari ini yakni pemaparan dari Bappeda Aceh dan Bappeda Banda Aceh terkait arah kebijakan pembangunan 2020. Nanti pertemuan ini akan kita akhiri dengan diskusi bersama seluruh peserta," katanya. (Jun)