DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh kembali menggelar program Wali Kota Menjawab, Sabtu (15/9/2018).

Bulan ini, program yang disiarkan secara langsung melalui 10 stasiun radio dan live streaming di sejumlah media online lokal ini mengangkat tema  "Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Banda Aceh".

Selain Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, narasumber yang hadir Rektor Unsyiah Samsul Rizal, Sekda Bahagia, Kadis Perkim Jalaluddin, dan Kadishub Muzakkir Tulot. Di antara tamu undangan terlihat hadir pula Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Heri Julius dan Hendra Budiansyah.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Aminullah mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan Banda Aceh. "Mohon dukungannya terhadap program-program kami dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur Banda Aceh," harapnya.

"Dengan adanya infrastruktur yang memadai tentu akan memberi kemudahan bagi masyarakat dan juga para wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Kami juga sangat terbuka untuk setiap masukan dan saran dari semua pihak demi kebaikan kota dan mewujudkan visi ‘Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah’," katanya.

Selanjutnya Aminullah menjawab sejumlah pertanyaan dari warga mengenai pembangunan infrastruktur di Banda Aceh mulai dari Nurul Arafah Islamic Center (NAIC), mal atau pusat perbelanjaan baru, water front city, ruang publik ramah disabilitas, lapak baru bagi PKL di seputaran Masjid Raya Baiturrahman, hingga kelanjutan pembangunan Banda Aceh Madani Education Center (BMEC).

Soal progres pembangunan NAIC di kawasan Ulee Lheue, wali kota mengatakan saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. "Bangunan pusat kegiatan keagamaan ini berkapasitas 30 ribu orang lebih. Untuk anggaran pembangunannya sedang kita upayakan dari APBN, dan juga penjajakan dengan investor luar negeri."

"Kita harapkan Nurul Arafah ini akan menjadi ikon Aceh bahkan Indonesia di dunia. Dan tentu nantinya akan mendongkrak jumlah kunjungan wisatwan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Banda Aceh," katanya.

Terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran Masjid Raya Baiturrahman, Aminullah mengatakan para pedagang sudah bersedia untuk tidak berjualan lagi di lokasi lama karena tempat yang baru sedang kita upayakan bersama. "Intinya kita juga tidak ingin merugikan pedagang. Bantuan permodalan pun siap kita berikan kepada para pedagang kecil melalui PT Mahira Muamalah Syariah," katanya.

Wali kota juga menyatakan komitmennya untuk membangun kota yang berkelanjutan dan ramah bagi kaum disabilitas. "Di samping membenahi infrastruktur yang ada, perencanaan pembangunan ke depan harus memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas karena mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Banda Aceh."

"Pada tahun pertama menjabat, kami telah meningkatkan jumlah bantuan sosial bagi disabilitas dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta per tahun. Harapannya mereka bisa mandiri dan tidak lagi ada yang berdiri di pinggir jalan. Jika pun sekarang ada satu-dua yang di jalanan, itu bukan warga kita tapi berasal dari luar daerah. Penertiban juga rutin kita lakukan," tambahnya.

Soal kelanjutan pembangunan BMEC, wali kota mengatakan tahun ini pembangunannya dilanjutkan oleh pemerintah provinsi. "Tahun depan mudah-mudahan bangunan berkapasitas kurang lebih empat ribu orang itu bisa rampung dan dapat kita fungsikan," tambahnya lagi.

Kemudian menjawab pertanyaan seorang warga mengenai pemanfaatan Krueng Aceh sebagai destinasi wisata air, Aminullah mengungkapkan ada sedikit kendala kerena rendahnya sejumlah jembatan yang ada sehingga kapal wisata tidak dapat melaluinya. "Jadi untuk sementara kita fokus pada pembangunan infrastruktur riverwalk dan pusat kuliner di bantaran sungai seperti di daerah Peunanyong dan juga Krueng Daroy," katanya. (Jun)