Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs. Alhudri, MM.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs. Alhudri MM mengingatkan kepada seluruh PNS dijajarannya agar tidak terlibat dalam politik praktis, terlebih saat pendistribusian bantuan yang disalurkan, baik oleh dinas sosial provinsi maupun dinas sosial tingak kabupaten/kota. Hal itu diingatkan Alhudri untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penyelewengan saat penyaluran bantuan sehingga membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Jangan sekali-kali mempolitisir bantuan pemerintah," tegas Alhudri dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin  di Banda Aceh, Kamis (28/3/2019). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh itu akan berlangsung hingga Jumat, 29 Maret 2019.

Menurut Alhudri, kemiskinan di Aceh merupakan salah satu permasalahan yang mendasar di samping persoalan lainnya yang terus ditangani oleh pemerintah. Saat ini, persentase kemiskinan Aceh masih tergolong tinggi, yaitu peringkat keenam secara nasional.

"Itu hasil publikasi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Kemiskinan menjadi perhatian serius kita (Pemerintah Aceh-red) saat ini untuk diatasi. Caranya adalah dengan melakukan berbagai program pemberdayaan fakir miskin yang harapannya dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh," ujar Mantan Plt. Bupati Aceh Tengah itu.

Di antara program pemberdayaan bagi fakir miskin di Dinas Sosial Aceh dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial adalah Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Sementara untuk mewujudkan program tersebut, Alhudri mengingatkan dibutuhkan semangat yang tinggi, tekat yang kuat, dan kesadaran yang mumpuni serta kekompakan yang maksimal dalam bekerja.

"Kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi keluarga fakir miskin dan meningkatnya kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial," katanya.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Cut Aja Muzita, S.STP.,MPA berharap agar pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat menghasilkan kegiatan pemberdayaan fakir miskin yang terarah, terpadu, berkesinambungan, berdaya guna dan berhasil dengan baik melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sehingga tercapainya nilai hasil yang lebih baik.

"Para peserta juga akan diarahkan untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) guna berdiskusi terkait persoalan yang muncul di setiap daerah guna dicarikan solusi terbaik," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Asra Riadi, menjelaskan, para peserta pada kegiatan ini akan dibekali berbagai masalah kebijakan dan program dinas dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh untuk anggaran tahun 2019.

"Tujuannya, agar bantuan pemerintah tepat sasaran sehingga angka kemiskinan dapat ditekan," jelasnya. (hda)