DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Damai sudah dirasakan masyarakat Aceh 15 tahun pasca konflik menerpa Aceh. Namun saat peringatan Sabtu (15/08/2020) di halaman Meuligoe Wali Nanggroe diwarnai aksi ricuh antara massa dengan petugas gabungan TNI-Polri. Sebab terjadi kericuhan lantaran petugas melarang massa mengibarkan bendera bulan bintang. 

Dari pantauan lapangan massa kurang lebih berjumlah 30 orang hendak memaksa masuk Meuligoe Wali Nanggroe menuju ke arah tiang bendara. Aksi itu digagalkan petugas yang berjaga di gedung wali nanggroe. Tak sebatas itu saja, petugas juga mengambil paksa bendera dari salah satu tangan massa. Sehingga memicu aksi saling dorong antara massa dan aparat, namun tidak sampai ke aksi main fisik. 

"Tujuan kami sebatas ingin melihat bendera itu naik, jangan halangi kami. Itu sudah disahkan," kata salah satu massa sambil beraksi mendorong aparat yang berjaga-jaga ditempat tersebut.

Menyingkapi kejadian itu, Azhari Cage, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat mengatakan, tidak seharusnya aparat menghalangi warga yang ingin merayakan hari damai Aceh dengan cara mengibarkan bendera bulan bintang. 

Dirinya menegaskan tidak ada alasan pemerintah melarang warga yang ingin mengibarkan bendera tersebut. Sebab, bendera tersebut merupakan amanah dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI atau sesuai nota kesepahaman MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

"Rekan rekan tadi dari KPA yang ingin mengibarkan bendera bulan bintang dan dicegah oleh TNI Polri. Kita hanya meminta bendera itu dikembalikan. Tapi ini sudah kita lakukan perundingan," ujarnya. 

Ia menambahkan, warga yang mendesak pengibaran bendera hanya ingin melihat bendera bulan bintang berkibar di Meuligoe Wali Naggroe Aceh meskipun hanya 20 menit. Saat ini aparat masih berkoordinasi dengan Panglima Kodam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.

"Kita intinya saling koordinasi. Kita berharap ini terlaksana dengan damai," tambahnya[].