DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) melakukan aksi damai di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Kamis (3/8/2023).

Dalam pantauan dialeksis.com, masa mendatangi kantor Disbubpar Aceh dengan membawa spanduk dan karton. Tidak banyak masa yang hadir, para aparat keamanan ramai ikut serta mengawal aksi.

Koordinator Lapangan, Mukhlisin mengatakan bahwa aksi damai yang dilaksanakan menuntut Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Aceh Vespa Festival 2023 dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Dalam hal ini, dirinya meminta pihak penyelenggara event Aceh Vespa Festival agar lebih memperhatikan aspek lingkungan, kenyamanan masyarakat, dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. 

"Kami dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) yang menaruh perhatian penuh pada para pelaku industri pariwisata dan penggiat lingkungan hidup yang berada di wilayah Provinsi Aceh, merasa prihatin dengan adanya pelaksanaan event Aceh Vespa Festival tahun 2023, yang di nilai merugikan dan meresahkan rakyat Aceh," kata Mukhlisin dalam orasinya, Kamis (3/8/2023).

Mukhlisin juga menuntut adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan event Aceh Vespa Festival yang meresahkan, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini, Peningkatan komunikasi dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan event-event besar di wilayah Aceh.

"Event kebersamaan Aceh Vespa Festival yang seharusnya menjadi momen kegembiraan dan bagi warga Provinsi Aceh, sayangnya telah berubah menjadi sumber ketidakpuasan dan kekecewaan. Festival ini, yang semestinya menjadi ajang untuk mempromosikan pariwisata dan memperkenalkan budaya daerah, ternyata menyisakan banyak masalah dan dampak negatif bagi masyarakat," ujarnya.

Dirinya merasa bahwa pelaksanan event Aceh Vespa Festival ini kurang diawasi dengan baik oleh pihak berwenang. 

Dalam hal ini, diperlukan tidak untuk meresahkan memastikan bahwa masyarakat event setempat ini berlangsung sesuai dengan peraturan pengawasan yang yang lebih berlaku ketat.

"Dengan adanya ini dipastikan adanya Pemborosan anggaran, kita harap anggaran daerah bisa dikelola dengan baik," pungkasnya.