Kondisi sawah warga akibat krisis air di Aceh Utara. [Foto: Dialeksis/Rizkita Gita]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Hasanbasri (40) asal Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, hanya bisa pasrah melihat bibit padi berusia 50 mulai menguning akibat air sawah kering sejak empat pekan lalu.  

“Pak Presiden Jokowi Sawah Kami Kering, tolong kami,” ratap Hasanbasri.

Tak hanya Hasanbasri, juga alami petani lain di Kecamatan Tanah Luas. 49 hektar tanaman padi terancam gagal panen akibat dari pembangunan bendungan irigasi Krueng Pasee dianggap lamban.

“Kami hanya bisa pasrah, mana dewan yang sudah kami pilih itu, seharusnya turun ke sawah lihat sawah kami kering. Seharusnya DPRK panggil pihak yang mengerjakan proyek sejauh mana pembangunan dikerjakan,” sebut Hasanbasri, kepada Dialeksis.com di temuai di Aceh Utara Jumat (13/1/2023).

Terpisah, Kepala Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Murhadi mengatakan, selama ini petani upaya pompa air dari sungai ke sawah kering tidak efektif dilakukan tidak efektif untuk menangani kekeringan dengan luas lahan sawah 49 hektar untuk satu kecamatan saja.

“Bibit padi mulai mengering, 20 hari lagi mati semua ini bibit. Siapa yang bertanggung jawab kerugian petani, satu bulan setengah petani menangis karena sawahnya kering tapi pemerintah belum juga turun tangan,” tuturnya.

Selain mengharapkan air hujan, alasan lain petani memberanikan diri menggarap sawah karena pihak rekanan telah dijanjikan bahwa akan dibuatkan saluran irigasi sementara pihak rekanan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur. Janji itu terucap tidak dengan warga bahkan kepada pejabat tinggi di Kabupaten Aceh Utara.

“Kita sempat berusaha menemui pemilik PT Rudi Jaya, tapi stafnya mengatakan kalau atasannya tidak ditempat sudah balik ke Surabaya, saat kami tagih janjinya mereka beralasan tidak bisa bangun irigasi sementara alasannya tidak ada izin dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh,” sebutnya.

“Petani sudah 2 tahun mengalami kesusahan menggarap tanah. Apalagi penghasilan satu- satunya untuk menghidupi keluarga dengan cara bertani, DPRK seolah tidak berfungsi disaat kami kesulitan,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara mencatat 8.900 hektare sawah warga bergantung air dari sungai Krueng Pasee.

Terhitung, di delapan kecamatan di Aceh Utara dan Satu kecamatan di kota lhokseumawe, petani terancam gagal panen karena krisis air bila tidak turun hujan dalam waktu dekat. Sebagian besar padi warga di kecamatan tersebut berkisar antara lima belas hari hingga 55 hari.

Untuk diketahui, Proyek multiyears (tahun jamak) Proyek itu di tender Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh, pada tahun 2021 lalu. Yang dikerjakan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp 44,8 miliar sumber dana dari APBN.

Oleh karena itu masyarakat sangat berharap agar pembangunan bendung tersebut dapat segera diselesaikan agar petani tidak mengalami krisis air.

Bendungan Krueng Pase itu terletak di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Aceh Utara.

Sementara itu, Laksamana selaku Koordinator Lapangan PT Rudi Jaya menyebutkan bahwa, proyek bendungan itu sudah diperkirakan dikerjakan 40 persen. Terhitung dari kontrak pada November 2021 dan selesai kontrak November 2022.

“Yang menjadi kendala awal di perbatasan lahan kemudian disusul dengan bencana banjir. Jadi kita sudah mengajukan pergantian waktu selama 6 bulan tapi disetujui diberikan PPK selama 1 tahun,” katanya.

Dia berharap dengan pergantian waktu pengerjaan juga diberikan penambahan anggaran, sebab kata dia jumlah anggaran Rp 44,8 miliar itu tidak mencukupi konstruksi dikerjakan sampai 100 persen. Pihaknya berharap akan ada penambahan dana nantinya.

“Rencananya normalisasi pasee kanan rencana kita kerjakan kalau tidak hari Sabtu ini paling lambat Senin nanti. Kita akan mencari akses mengalirnya air sungai, tapi kalau mengalir ke sawah itu hanya pak Sarial yang berhak menjawabnya dia yang bertanggung jawab terhadap pasee kanan,” pungkasnya.(RG)