Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banjir dan longsor yang berulang di sejumlah wilayah Aceh, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Selatan, dinilai tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan pemulihan pertanian jangka pendek.
Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU, menilai bencana tersebut justru harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi sistem pertanian secara menyeluruh.
“Pemulihan pascabencana tidak boleh dimaknai sebagai mengembalikan kondisi ke titik sebelum banjir dan longsor. Pola itu justru mempertahankan kerentanan lama,” kata Agussabti kepada Dialeksis, Sabtu, 3 Januari 2026. Menurut dia, Aceh membutuhkan perubahan paradigma menuju sistem pertanian yang tangguh terhadap risiko iklim dan kerusakan lingkungan.
Agussabti menjelaskan, kerusakan lahan pertanian akibat bencana hidrometeorologi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan tata guna lahan, degradasi daerah aliran sungai, dan sistem produksi yang tidak adaptif. “Kalau yang diperbaiki hanya sawah dan saluran irigasi, sementara lanskap dan pola tanamnya tetap sama, maka bencana berikutnya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemulihan pertanian pascabencana ditempatkan sebagai agenda strategis ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Langkah tersebut, kata Agussabti, harus dimulai dari penataan ulang lanskap pertanian berbasis peta risiko bencana, pengembangan komoditas dan varietas yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem perlindungan bagi petani selama masa transisi.
“Zona rawan banjir dan longsor tidak selalu harus dipaksakan untuk pertanian konvensional. Sebagian wilayah perlu direorientasi menjadi kawasan agroforestri, penyangga ekologis, atau area retensi air, dengan tetap menjamin keadilan sosial dan mata pencaharian petani,” ujar calon Rektor USK mendatang itu.
Pandangan tersebut sejalan dengan kajian yang disampaikan praktisi pertanian dan pekerja sosial, Muslahuddin Daud. Dalam policy brief yang diterima redaksi Dialeksis, Muslahuddin menyebut bencana hidrometeorologi telah merusak puluhan ribu hektare sawah, tambak, dan lahan pertanian rakyat di Aceh. Dampaknya tidak hanya menurunkan produksi pangan dalam beberapa musim tanam, tetapi juga mengancam pendapatan petani dan stabilitas pasar.
Muslahuddin menilai respons pemerintah selama ini masih cenderung reaktif dan sektoral, dengan fokus pada rehabilitasi fisik lahan.
“Pendekatan itu berisiko mengulang siklus kerusakan dan rekonstruksi tanpa menyentuh akar persoalan berupa degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko iklim,” tulisnya.
Ia mendorong pengarusutamaan agroforestri sebagai strategi pemulihan pertanian Aceh. Sistem yang mengintegrasikan tanaman pangan, pepohonan, dan dalam konteks tertentu ternak itu dinilai mampu memulihkan fungsi ekologis sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi petani.
Namun, Agussabti menekankan bahwa gagasan tersebut perlu diangkat dari level proyek percontohan menjadi kebijakan utama.
“Agroforestri, konservasi tanah, dan diversifikasi usaha tani harus menjadi bagian inti dari perencanaan pangan dan tata ruang. Tanpa itu, kita hanya memindahkan risiko ke musim tanam berikutnya,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi pertanian pascabencana membutuhkan koordinasi lintas sektor, dukungan pembiayaan jangka panjang, serta peran aktif perguruan tinggi dalam riset dan pendampingan kebijakan.
"Keputusan hari ini akan menentukan apakah Aceh terus terjebak dalam siklus krisis berulang, atau membangun fondasi pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Agussabti.
Sebelumnya
