DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi dan peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (UPNVJ), Willy Purna Samadhi dalam podcast youtube Jalan Ary Official menyampaikan secercah ilmu mengenai praktek demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

"Nah saya lagi-lagi Saya ingin melihat demokrasi ini kembali ke akar 2 Katanya tadi itu bahwa demos dan kratos yaitu kembali kepada rakyat," kata Willy dalam podcast youtube Jalan Ary Official yang dilansir media dialeksis.com, Jumat (14/7/2023).

Willy menyampaikan bahwa setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut.

Dalam hal ini, supremasi sipil yang kuat adalah sebuah kondisi dimana partisipasi dan keaktifan maupun inisiatif dorongan masyarakat untuk aktif berpolitik menentukan nasibnya sendiri dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri itu lebih dibutuhkan.

"Rakyat yang berkuasa artinya apa, kalaupun kita ingin mewujudkan satu tatanan kehidupan politik yang demokratis maka dibutuhkan satu gerakan supermasi sipil yang kuat," ujarnya.

Untuk milenial, keaktifan dan partisipasi harus ditopang dengan kesadaran berpolitik tentunya ini harus ada pada pendidikan politik. Dalam hal ini, demokrasi semata-mata dipahami atau diartikan sebagai sebuah sistem yang memungkinkan untuk memilih dan memberikan dukungan pada orang-orang tertentu.

Kalaupun dia mau memberikan dukungan kepada orang-orang yang dia pilih harus dicari cara dari dirinya sendiri bagaimana kebutuhan-kebutuhannya itu bisa terakomodir dengan baik.

"Untuk memperjuangkan suatu gerakan sosial maka dibutuhkan kontrol sosial untuk melihat kebijakan publik yang sudah ada, maka dengan itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan," pungkasnya.