Beranda / Berita / Aceh / Akademisi Ungkap Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Tak Tepat

Akademisi Ungkap Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Tak Tepat

Selasa, 28 Desember 2021 16:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Akademisi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Firman. [Foto: Ist] 


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Firman menanggapi perihal wacana Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Indra Iskandar yang akan menduduki Penjabat Gubernur Aceh jelang Perhelatan Pemilu 2024 mendatang itu perlu untuk dipertimbangkan.

Beberapa waktu lalu, Indra Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Kunjungan ke Aceh itu dinilai publik dalam rangka melakukan konsolidasi dan pertemuan dengan tokoh masyarakat mulai dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie hingga ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, serta menghadiri acara peringatan 17 tahun tsunami Aceh dan sejumlah agenda lainnya.

"Dibandingkan di Aceh, Indra lebih cocok ke provinsi lain. Selain itu faktor kesukuan, meski Indra orang Aceh namun sosoknya kurang mengakar di masyarakat Aceh," jelas Firman kepada Dialeksis.com, Selasa (28/12/2021).

Menurut Firman, seorang PJ Gubernur harus diterima masyarakat Aceh dan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi lintas stakeholder di Aceh. Seperti diketahui, Aceh berbeda dengan wilayah lain di Indonesia dimana Aceh merupakan wilayah post konflik dengan skala intensitas kerawanan yang lumayan tinggi disaat jelang pemilu. Sehingga dibutuhkan sosok lain yang lebih memiliki kapabilitas dan paham dalam manajemen wilayah post konfilk.

Ia menerangkan, hal yang paling krusial adalah melihat posisi Indra saat ini seharusnya yang bersangkutan tetap diarahkan utuk fokus mengurus sekretariat DPR RI. Bila diarahkan menjadi Penjabat Gubernur yang bertugas mengelola daerah sekaligus mengkoordinasikan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, hal ini menurutnya tidak cocok.

"Analoginya, bayangkan Sekretaris Dewan tiba tiba mendadak harus menjadi kepala bupati/walikota. Padahal yang bersangkutan terbiasa melayani kebutuhan partai politik. Dikhawatirkan nantinya tata kelola pemerintahan jadi amburadul," pungkasnya.

Untuk itu, kata dia, secara kebutuhan saat ini Indra lebih baik fokus mengurus kesekretariatan di Sekjen DPR RI. Beban kerja Sekjen itu besar untuk mengurusi anggota dewan dari Parpol saat ini.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda