Aduwina, S.Sos., M.Sc, Dosen FISIP Universitas Teuku Umar. Foto: doc Facebook

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aduwina, S.Sos., M.Sc, Dosen FISIP Universitas Teuku Umar, menyuarakan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap kandidat gubernur Aceh yang bersih dari masalah hukum dan kasus penyimpangan anggaran maupun kebijakan ketika menjabat dalam Pilkada 2024.

"Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kandidat yang didukung bebas dari sumber masalah dan kasus hukum. Kita tidak ingin pemimpin yang berkasus, terutama terkait pengelolaan anggaran, yang dapat merusak birokrasi pemerintah daerah dan berdampak negatif pada masyarakat Aceh," ujar Aduwina ketika dihubungi Dialeksis.com, Selasa (16/7/2024).

Aduwina mendesak pemerintah pusat untuk memanfaatkan seluruh jejaring kelembagaan terkait penyediaan informasi dan data guna mengecek dan mempelajari secara mendalam semua bakal calon kandidat yang berpotensi menjadi gubernur Aceh periode 2024-2029.

"Banyak perilaku para bakal calon yang mungkin disembunyikan dari publik. Karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan penelusuran mendalam," tegas Pengamat Politik dan Pemerintahan.

Lebih lanjut, Aduwina juga mengajak LSM anti-korupsi untuk berpartisipasi aktif dalam menelusuri track record semua bakal calon kandidat, terutama terkait kinerja mereka saat menjabat di lingkungan pemerintah Aceh.

"Partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk menjadikan Aceh lebih baik ke depannya. Kita harus menghindari pemilihan pemimpin bermasalah sebagai gubernur Aceh mendatang," tambahnya.

Akademisi ini berharap dengan adanya transparansi dan penelusuran mendalam terhadap para kandidat, masyarakat Aceh dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin mereka di Pilkada 2024.

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Aceh dipimpin oleh figur yang benar-benar bersih dan kompeten, demi kemajuan daerah ini," pungkas Aduwina.