Dekan Fakultas Teknik Universitas Sains Cut Nyak Dhien Kota Langsa, Muttaqin, S.T., M.Cs. dokumen istimewa

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah situs dan akun media sosial milik pemerintah pernah diretas untuk promosi akun judi online. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberangus judi online sampai ke akar permasalahannya. 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sains Cut Nyak Dhien Kota Langsa, Muttaqin, S.T., M.Cs mengatakan mudahnya website pemerintah diretas untuk judi online dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan keamanan cyber, kelemahan dalam pengelolaan website, dan serangkaian taktik yang digunakan oleh para pelaku kejahatan cyber.

Menurutnya, Website pemerintah mungkin memiliki kelemahan dalam keamanan cyber yang memungkinkan para pelaku untuk melakukan serangan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelemahan keamanan website pemerintah antara lain kurangnya pembaruan sistem keamanan, penggunaan kata sandi yang lemah, atau kerentanan dalam perangkat lunak yang digunakan.

"Selain itu, para pelaku juga dapat menggunakan taktik seperti penyisipan tautan dan konten judi online ke dalam situs-situs pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengexploitasi kerentanan dalam sistem atau dengan menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan akses ke akun administrator situs pemerintah," kata Muttaqin kepada Dialeksis.com, Minggu (26/11/2023).

Muttaqin mengatakan website pemerintah mungkin menjadi sasaran lebih banyak daripada website umum karena alasan-alasan dinilai mempunyai pengaruh dan Dampak yang Lebih Besar.

Dalam hal ini, website pemerintah sering kali memiliki pengunjung yang lebih banyak dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. 

Oleh karena itu, para pelaku judi online mungkin menganggap bahwa dengan menyisipkan tautan dan konten judi online ke dalam website pemerintah, mereka dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mendapatkan lebih banyak pengunjung.

Selain itu, Beberapa website pemerintah mungkin kurang memiliki sistem keamanan cyber yang memadai. Hal ini dapat membuatnya menjadi sasaran yang lebih mudah bagi para pelaku judi online yang mencari celah untuk menyisipkan tautan dan konten judi online.

"Jika website pemerintah diretas dan disisipi konten judi online, hal tersebut dapat merusak reputasi pemerintah dan menciptakan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap keamanan dan integritas pemerintah," ujarnya. 

Muttaqin yang juga menjabat sebagai Sekretaris PC. ISNU Kota Langsa (Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama) menjelaskan pola penanganan untuk mencegah terjadinya peretasan pada website pemerintah.

Menurutnya, Pemerintah perlu meningkatkan keamanan cyber pada semua website pemerintah. Ini melibatkan pembaruan rutin perangkat lunak dan sistem keamanan, penggunaan kata sandi yang kuat, dan memastikan sistem keamanan yang memadai diimplementasikan.

Penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan dan kesadaran kepada pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan website pemerintah. Mereka harus diberikan pengetahuan tentang langkah-langkah keamanan cyber yang diperlukan dan diberikan pemahaman tentang taktik yang digunakan oleh para pelaku kejahatan cyber.

Pemerintah harus melakukan pemantauan dan pemindaian secara rutin terhadap website pemerintah untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman keamanan cyber secepat mungkin. Selain itu, penting untuk memiliki tim respons keamanan cyber yang siap tanggap dalam menangani insiden keamanan.

Yang terakhir, Pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga keuangan, operator seluler, dan penyelenggara jasa internet untuk memperkuat pengawasan dan penanganan konten judi online. Kerja sama ini dapat mencakup pemblokiran rekening terkait judi online dan pelaksanaan verifikasi data pengguna kartu SIM.

"Beberapa langkah dan pola penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan," ujarnya. 

Muttaqin memberikan tips kepada BPKS Sabang terhadap insiden situs judi online yang terinfeksi dalam websitenya.

Ia menyarankan kepada BPKS untuk migrasi ke Server yang Disediakan oleh Kominfo. BPKS Sabang sedang melakukan migrasi website mereka ke PDN, yaitu server yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk instansi pemerintah. Langkah ini dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko terinfeksi oleh situs judi online.

Setelah migrasi selesai, BPKS Sabang melakukan proses cleansing untuk membersihkan situs mereka dari edware dan malware. Proses ini penting untuk memastikan bahwa situs mereka bebas dari ancaman keamanan dan menjaga integritas informasi yang ada.

BPKS Sabang perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga terkait lainnya dalam mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, pelatihan keamanan cyber, dan pemantauan bersama untuk mendeteksi ancaman keamanan lebih awal.

"BPKS Sabang harus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan mereka untuk mencegah terjadinya serangan dan penyisipan konten judi online di masa depan. Ini melibatkan pembaruan sistem keamanan, pemantauan rutin, dan peningkatan kesadaran pegawai terkait keamanan cyber," pungkasnya.