DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gabungan para pemilik industri ikan di Aceh terbitkan deklarasi bentuk Asosiasi Industri Ikan Aceh (AII Aceh) di Pelabuhan Samudra tempat Penampungan Ikan (TPI) Lampuloe, Banda Aceh, senin (23/08/2021).

Direktur utama PT. Samudera Bahari, Nurchalis, S.P, M.P yang kini ditunjuk sebagai ketua AII Aceh mengatakan kehadiran Asosiasi ini akan menjadi media koordinasi dengan jajaran pemerintah dalam penyusunan regulasi Birokrasi dan keputusan kebijakan adat industri yang berkembang di Aceh.

“Selain itu, Organisasi ini akan menjadi fasilitator utama untuk menghadirkan Investor yang akan menghilirisasi di Aceh. Asosisasi Indusri Aceh ini adalah Lembaga resmi yang kami buat dan teraktekan di Notaris,” Ungkapnya.

Nurchalis juga menyampaikan AII Aceh ini di dirikan oleh lima orang pemilik industri di Aceh yakni: 

• Nurchalis (Direktur utama PT. Samudera Bahari), sebagai ketua AII Aceh.

• Agusrianto (PT Takagata Tuah Malaka), sebagai wakil ketua AII Aceh.

• Almer Havis (Direktur PT Yakin Pasifik Tuna) sebagai Sekretaris AII Aceh.

• Yohanes (PT. Aceh Lampulo Jayabahari), sebagai Wakil Sekretaris AII Aceh.

• Ikhsan Ramdhani BUMN Perindo (Perikanan Indonesia), sebagai Bendahara AII Aceh.

Disisi lain, Sekretaris AII Aceh Almer Havis menjelaskan, indikator terbentuk AII Aceh disebabkan lemahnya kekompakan pengusaha Industri Ikan di Aceh sehingga potensi yang dimiliki para pemilik industri ikan tidak tergarap secara maksimal.

“Kita harapkan dengan terbentuknya AII Aceh ini akan meningkatkan kekompakan untuk mengembangkan roda perindustrian ikan di Aceh dan juga semua produksi ikan di Aceh dapat diolah dan di Ekspor dari Aceh sendiri,” ujarnya kepada Dialeksis.com.

Almer juga mengungkapkan 150 Ton hasil tangkapan ikan di Aceh, setiap harinya diambil oleh provinsi lain, seperti Medan, Jambi dan Palembang. 

“Sebenarnya dengan 150 Ton itu, kita dapat kerjakan 1.000 orang anak-anak kita di Aceh di unit-unit Industri yang ada di Aceh, dan ini sebuah solusi kepada pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi kita,” sebutnya.

Kemudian Yohanes, wakil sekretaris AII Aceh menambahkan, dengan adanya kehadiran AII Aceh diharapkan segala permasalahan para penguhasa Indusrti Aceh dapat terasatasi. Mulai dari persoalan kontrak lahan yang masih 5 tahun sehingga menyulitkan para pelaku Industri di Aceh berkembang.

“Kita harapkan persoalan kontrak lahan ini, kedepannya bisa berubah dari 5 tahun menjadi 25 tahun. Dengan tujuan untuk memperkejakan masyarakat Aceh pada umumnya,” ujarnya.

Sementara itu Bendahara AII Aceh, Ikhsan Ramdhani sekaligus direktur BUMN Perindo mengatakan adanya kehadiran BUMN Perindo di asosiasi ini, supaya adanya bargaining position terkait pasar negeri maupun luar negeri.

“Perindo secara pribadi siap mendukung AII Aceh agar hasil perikanan di Aceh untuk tembus ke pasar domestik,” ungkapnya.

Nurchalis dan jajaran AII Aceh berharap dengan adanya bargaining power asosisasi ini mampu mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang merugikan disektor industri perikanan Aceh. [ftr]