Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menetapkan Muslim SHI MM sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Aceh periode 2021-2026.

Keputusan untuk menetapkan Muslim sebagai Ketua DPD Demokrat Provinsi Aceh berdasarkan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) yang dilakukan pada 29 Oktober 2021 oleh Tim yang terdiri 3 (Tiga) orang yaitu, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua BPOKK.

Praktis dengan keputusan itu, Ketua umum sebelumnya, Nova Iriansyah akan segera mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua DPD Demokrat Provinsi Aceh.

Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal menilai pertimbangan DPP Demokrat tidak lagi memilih Nova sebagai Ketua DPD sebenarnya bukanlah sebuah kejutan.

“Karena sudah diprediksi oleh banyak kalangan di Aceh pasca pelaksanaan Musda pada September lalu. Terlebih pihak DPP Demokrat sendiri tentu menggunakan perspektif yang konferehensif terkait dengan dinamika di internal dan eksternal Partai Demokrat Aceh dibawah kepemimpinan Nova,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (22/11/2021).

Dirinya mengatakan, banyak pihak sudah menduga sebelumnya bahwa keputusan dari AHY akan seperti ini.

“Saya pikir ini adalah sebuah hasil pertimbangan matang yang dilakukan oleh DPP Demokrat. Jika Demokrat kembali memilih Nova, tentu akan ada konsekuensi logis yang harus ditanggung Demokrat terkait tingginya sentimen negatif dari publik Aceh terhadap kinerja Nova sebagai Gubernur,” sebutnya.

Lanjutnya, Syakya mengatakan, Citra dan reputasi Demokrat tentu akan ikut terseret. Apalagi kedepan ada agenda politik strategis yaitu Pemilu dan Pilkada 2024.

“Tentu sangat berisiko bagi Demokrat jika masih berspekulasi menunjuk Nova sebagai Ketua DPD ditengah tingginya resistensi dari rakyat Aceh,” ujar Syakya.

Selain itu, Syakya menyebutkan, persepsi publik yang cenderung resisten terhadap Nova, isu pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sedikit banyak juga turut mempengaruhi keputusan DPP Demokrat.

“Bisa jadi DPP Demokrat juga khawatir kalau katakanlah Nova yang ditetapkan sebagai Ketua Demokrat Aceh, lantas tiba-tiba ia dipanggil oleh KPK, tentu akan berpengaruh terhadap reputasi dan citra partai. Apalagi sebelum ini KPK sudah dua kali melakukan giat penyelidikan di Aceh,” lanjut Syakya.

Menurutnya, Variabel-variabel seperti inilah yang menjadi sebagian pertimbangan DPP hingga akhirnya menetapkan Muslim sebagai Ketua DPD Demokrat Aceh. Dalam hal ini, kata Syakya, DPP Demokrat sudah membuat keputusan yang tepat demi kepentingan eksistensi dan masa depan Partai Demokrat sendiri di Aceh.

Kedepan, Syakya memperkirakan akan ada perubahan eskalasi politik di parlemen Aceh, termasuk relasi antara DPRA dengan Nova.

“Ketika Nova bukan lagi Ketua Demokrat Aceh, apakah Fraksi Partai Demokrat di DPRA akan tetap memback-up Nova secara all out. Apalagi kemarin dalam masa kontestasi saat Musda, ada polarisasi dan fragmentasi yang sangat tinggi antar kubu. Sudah pasti Nova kehilangan sebagian bergainingnya. Tentu hal ini menarik untuk kita tunggu kedepan. Apalagi saat ini Pemerintah Aceh dan DPRA sedang melaksanakan agenda pembahasan APBA 2022,” pungkas Syakya. [Asy]