Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan sikap dan pandangan Partai Demokrat terkait Pilkada serentak yang harus didahulukan daripada Pemilu. Alasan Demokrat juga cukup clear dan jelas sejak awal, jika Pilkada tidak digelar tahun 2022 dan 2023.  

“Kalau Pilkada disatukan pada 2024, sementara yang jatuh tempo Pilkada 2022 dan 2023 cukup banyak. Ada 271 daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Maka selama 2 tahun ini akan terjadi Plt pimpinan Daerah dimana-mana," kata AHY dihadapan kader Demokrat se-Aceh dan awak media Montana Coffee, Bireuen, Sabtu (24/4/2021) malam.

“Provinsi-provinsi besar, penduduknya banyak, di Jawa maupun di luar Jawa, termasuk Aceh itu akan terjadi Pj selama 2 tahun bahkan lebih. Pj itu bukan dipilih oleh Rakyat. Padahal semangat konstitusi kita, sesuai amanah reformasi, semua pemimpin rakyat itu harus dipilih oleh rakyat secara langsung,” jelas AHY.

AHY menyebut, bagaimana bisa secara etika maupun psikologis ketika Pj yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi mempunyai otoritas penuh memimpin daerah selama 2 tahun.

“Biasanya yang namanya Pj itu hanya menjabat sementara, 2-3 bulan saja dan tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Apa mungkin 2 tahun tidak ada mengambil kebijakan strategis. Membicarakan program, anggaran, krisis, dan pembangunan, semua membutuhkan kebijakan strategis. Dan lagi-lagi otoritas Pj tidak penuh ketika tidak memiliki dukungan rakyat yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung,” kata AHY.

Ia menambahkan, jika Pilkada dan Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2024, maka akan menimbulkan dan berjatuhan kembali korban dalam penyelenggaraannya.

“Kalau Pilkada diundur ke November 2024, padahal di bulan Maret atau April baru saja dilaksanakan Pemilu. Kita bisa bayangkan betapa kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan. Seperti kita lihat di tahun 2019 banyak sekali korban berjatuhan akibat disproporsionalitas beban tugas KPPS,” ungkapnya.

“Itu sebabnya kenapa Demokrat tidak setuju apabila tidak ada pemilihan pada 2022 dan 2023,” demikian AHY. [HKM]