Hafidh Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai langkah Pemeritah Aceh menaikkan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) langkah yang salah, pasalnya jumlah pegawai sipil negara (PNS) cukup banyak sehingga menjadi beban anggara yang besar.

"Seharusnya anggaran belanja pegawai harus dipangkas lagi, harus dilihat ulang dan dievaluasi, bukan menambah lagi, Plt Gubernur hitung lagi jumlah komposisi PNS di setiap dinas, harus dievaluasi sehingga tidak membengkak anggaran," Hafidh Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, saat dihubungi Dialeksis.com, Rabu (25/9/2019).

Menurut Hafidh, beberapa tahun yang lalu MaTA mendorong anggaran belanja pegawai Pemerintah Aceh termasuk honor setiap kegiatan harus dilihat ulang, pasalnya kebutuhan belanja pegawai pada Pemerintahan Aceh sangat besar, sehingga dalam usulan anggaran tidak terjawab program yang melahirkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Kalau dikaji ulang, minim sekali anggaran yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, bagaimana menekan angka kemiskinan sementara anggaranya fokus untuk belanja pegawai," ujar Hafidh.(zu)