Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali. Foto: Net

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menanggapi data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2023, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

"Kami sangat prihatin dan terkejut dengan data yang dirilis BPS. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, tentu ini menjadi tamparan keras bagi kita semua," ujar Tgk Faisal Ali kepada Dialeksis.com, Minggu (14/7/2024).

Menurut laporan "Statistik Kriminal 2023" yang diterbitkan BPS, tercatat 135 kasus pemerkosaan terjadi di Aceh selama tahun 2023, menempatkan provinsi ini di posisi teratas secara nasional.

Faisal Ali menekankan bahwa situasi ini memerlukan introspeksi mendalam dan tindakan nyata dari berbagai pihak. Namun, ia juga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks data tersebut.

"Fakta maraknya kasus pemerkosaan di Aceh memang butuh kekhawatiran sekaligus tindakan nyata bersama untuk mengatasinya. Namun, harus dipahami bahwa tingginya angka ini juga menunjukkan adanya ruang penegakan syariat Islam yang lebih ketat di Aceh, sehingga terjadi pemantauan dan penindakan yang lebih serius," jelasnya.

Faisal Ali menambahkan, "Jadi intinya, bukan karena perilakunya yang lebih buruk, tapi karena keseriusan dalam menjunjung tinggi penegakan syariat Islam sehingga kasus-kasus ini lebih banyak terdeteksi dan ditindak. Jika hal serupa diberlakukan sama di provinsi lain dengan populasi penduduk yang lebih besar, maka berpotensi lebih banyak lagi kasus pemerkosaan yang terdata. Inilah nilai positif yang harus dipahami."

MPU Aceh, lanjut Faisal, akan segera mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini dan merumuskan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah.

"Kami akan mengajak semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pendidik, dan aktivis perempuan, untuk bersama-sama mencari solusi," tegasnya.

Faisal juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pemerkosaan.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Setiap keluarga harus aktif dalam mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai moral dan menghormati hak asasi manusia," katanya.

Lebih lanjut, Ketua MPU Aceh ini mengusulkan adanya program edukasi intensif tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh.

"Kita perlu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang hubungan antar jenis kelamin yang sehat dan bermartabat," imbuhnya.

Faisal Ali juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendiamkan jika mengetahui adanya tindak kekerasan seksual di lingkungan mereka.

"Jangan takut untuk melaporkan. Kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan," tegasnya.

Menutup wawancara, Faisal Ali menyatakan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, ulama, dan masyarakat, Aceh bisa mengatasi masalah ini.

"Ini adalah ujian bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum ini untuk introspeksi dan perbaikan diri, sehingga Aceh bisa kembali menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin," pungkasnya.