DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang cepat dan mampu pengendalikan inflasi daerahnya yang tinggi.

Dalam data yang dirangkum Dialeksis.com, kinerja inflasi bulanan (m to m) Januari - Mei 2023 terjadi penurunan signifikan masing - masing 0.68 %, 0.53%, - 0.51 % (terjadi deflasi) dan 0.11%. Pada Bulan Mei terjadi kenaikan relative menjadi 0.30%. 

Selanjutnya, kondisi Inflasi 2023 lebih baik dari tingkat inflasi Januari - Mei tahun 2022 (1.04 %, -0.6%, 0.68%, 1.23% dan 1%).

Inflasi Tahun Kalender Januari-Maret 2023 sebesar 0.69% dan lebih baik dari Tahun Kalender Januari-Maret 2022 yaitu sebesar 1.11%. 

Sedangkan, inflasi tahunan (y on y) mengalami fluktuasi yang cenderung menurun Januari -April (5.52%, 6.71%, 5.46% dan 4.05%). Sementara pada tahun 2022 inflasi tahunan masing-masing sebesar (2.50 %, 2.25%, 3.62%, dan 4.37%. 

Kondisi capaian Inflasi April tahun 2023 lebih baik dari April tahun 2022.

Inflasi merupakan salah satu fokus pemerintah pusat karena inflasi telah melanda Amerika, Eropa dan Afrika. Indonesia masih mampu mengendalikan inflasi selama 2022 sebesar 4 persen. 

Sementara Provinsi Aceh sejak Juli 2022 - Mei 2023 juga terus berupapa mengendalikan inflasi sehingga perbandingan dengan tahun lalu Aceh masih dibawah nasional. 

Diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (15/6/2023), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Teuku Ahmad Dadek mengaku lega dan senang karena Aceh telah berhasil menurunkan angka inflasi di bawah rata-rata nasional. 

“Penurunan angka inflasi Aceh yang sudah berada di bawah rata-rata nasional dikarenakan terdapat sejumlah kegiatan pendukung penanganan inflasi,” katanya. 

Diantaranya, ada pembangunan rumah layak huni, listrik dhuafa, inflasi bidang perikanan, dan stabilitas ketahanan pangan.

Kemudian ada kegiatan Operasi Pasar dan Pasar murah 292 Titik. Optimalisasi industri kecil, pemberdayaan pengusaha pemula dan UMKM, Tim TPID, pengembangan bawang merah, cabe merah, cabe rawit dan padi. 

Selanjutnya adanya stabilitasi harga telur Ayam, mereduksi biaya transportasi batang dan jasa, subsidi ongkos angkut, subsidi transportasi umum Transkutaraja. 

Di samping itu, ada bantuan sosial untuk masyarakat rentan terhadap inflasi. Usaha ekonomi produktif, bantuan PMKS, disabilitas. Bantuan untuk fakir dan miskin dari ZIS dan pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik. 

Selain itu, kata Dadek, penurunan angka inflasi tersebut juga berdasarkan arahan rutin PJ Gubernur Aceh dalam rapat evaluasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan setiap awal bulan. (Nor)