Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fauza Andriyadi. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemadaman listrik berskala luas yang kembali melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera mendapat sorotan dari akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fauza Andriyadi. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum itu menilai peristiwa blackout yang berulang tidak boleh lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa.
Menurut Fauza, dalam beberapa hari terakhir masyarakat di Sumatera, khususnya Aceh, kembali dihadapkan pada situasi sulit akibat terganggunya sistem kelistrikan. Kondisi itu, kata dia, bukan hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi pelaku usaha, layanan publik, rumah sakit, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
“Dalam empat hari ini sistem kelistrikan di Sumatera secara umum dilanda blackout. Untuk Aceh, pada Senin, 25 Mei 2026, listrik kembali padam di sejumlah wilayah. Ini bukan pertama kali terjadi, tetapi sudah berulang kali dan sangat merugikan masyarakat serta dunia usaha,” ujar Fauza kepada Dialeksis.com, Selasa (26/5/2026).
Fauza menegaskan, Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan otonomi khusus semestinya tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap gangguan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera. Menurutnya, kasus blackout berulang harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Aceh, PLN, dan para wakil Aceh di tingkat pusat.
Ia secara khusus menyoroti belum terlihatnya respons kuat dari Forum Bersama atau Forbes DPR/DPD RI asal Aceh. Padahal, kata Fauza, Forbes merupakan representasi politik Aceh di pusat yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan strategis Aceh, termasuk soal ketahanan energi.
“Selama beberapa kali Aceh mengalami blackout, kita belum melihat Forbes Aceh memberikan respons yang kuat. Padahal publik berharap ada sikap nyata. Minimal, Forbes memanggil pihak terkait, meminta penjelasan resmi, dan memperjuangkan solusi jangka panjang untuk Aceh,” katanya.
Fauza menyebut, isu listrik tidak boleh dipahami semata-mata sebagai urusan teknis PLN. Lebih jauh dari itu, listrik adalah kebutuhan dasar, penopang ekonomi, dan bagian dari hak pelayanan publik masyarakat. Ketika listrik padam berulang, maka yang terganggu bukan hanya kenyamanan warga, tetapi juga produktivitas ekonomi daerah.
“Dunia usaha rugi, UMKM terganggu, nelayan, pedagang, kantor pelayanan, fasilitas kesehatan, semua terdampak. Karena itu, blackout ini harus dibaca sebagai persoalan serius dalam tata kelola energi dan perlindungan kepentingan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Fauza juga menyinggung keberadaan pembangkit listrik di Aceh. Menurut dia, Aceh memiliki sumber dan fasilitas pembangkit, tetapi dalam sistem interkoneksi saat ini energi yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat Aceh. Sistem tersebut, kata dia, membuat Aceh tetap bergantung pada stabilitas jaringan antardaerah.
“Ini yang harus diperjuangkan. Aceh punya pembangkit listrik sendiri, tetapi dalam sistem interkoneksi, energinya masuk ke sistem besar lalu disuplai kembali. Ke depan, harus ada desain agar Aceh memiliki sistem penyangga kelistrikan sendiri, sehingga ketika sistem Sumatera terganggu, Aceh tidak langsung ikut lumpuh total,” kata Fauza.
Ia mendorong Forbes Aceh bersama Pemerintah Aceh memperjuangkan penguatan subsistem kelistrikan Aceh secara lebih mandiri. Bentuknya dapat berupa penguatan jaringan transmisi lokal, penambahan gardu induk, sistem cadangan, penyimpanan energi, serta skema prioritas pasokan untuk fasilitas vital.
Menurut Fauza, Aceh tidak harus keluar dari sistem interkoneksi nasional, tetapi harus memiliki kemampuan bertahan ketika terjadi gangguan besar. Dengan begitu, rumah sakit, bandara, pelabuhan, layanan air bersih, pusat data, dan kawasan ekonomi tidak ikut lumpuh total saat blackout terjadi.
“Solusinya bukan sekadar meminta maaf setelah listrik padam. Yang dibutuhkan adalah peta jalan ketahanan energi Aceh. Harus ada sistem cadangan, sistem proteksi, dan desain agar Aceh tidak selalu menjadi korban ketika sistem besar terganggu,” ujarnya.
Fauza meminta PLN membuka informasi secara transparan kepada publik terkait penyebab gangguan, durasi pemulihan, titik kerentanan jaringan, dan langkah korektif yang akan dilakukan. Menurut dia, transparansi penting agar masyarakat tidak terus menerima penjelasan normatif setiap kali pemadaman terjadi.
“Publik berhak tahu apa penyebabnya, apa langkah perbaikannya, dan bagaimana jaminan agar tidak terulang. Jangan sampai setiap blackout hanya berakhir dengan permintaan maaf tanpa perubahan sistemik,” katanya.
Selain itu, Fauza mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera. Evaluasi tersebut, kata dia, harus melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, Forbes Aceh, PLN, Kementerian ESDM, akademisi, dan pelaku usaha.
Ia menilai, Aceh membutuhkan forum khusus untuk membahas kemandirian energi secara serius. Forum itu tidak cukup hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi harus melahirkan langkah konkret, target waktu, dan pembagian tanggung jawab antarinstansi.
“Pemerintah Aceh harus proaktif. DPRA harus mengawasi. Forbes Aceh harus membawa isu ini ke Jakarta. PLN harus memperbaiki sistem. Kementerian ESDM harus memberi perhatian khusus. Semua pihak harus duduk bersama, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas,” ucapnya.
Fauza juga mendorong agar Pemerintah Aceh mulai menyusun agenda jangka panjang menuju kemandirian energi daerah. Menurutnya, Aceh memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar, mulai dari gas, panas bumi, air, biomassa, hingga energi terbarukan lainnya. Potensi itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan energi yang berpihak kepada rakyat Aceh.
“Kemandirian energi bukan berarti Aceh berjalan sendiri, tetapi Aceh harus punya posisi tawar dan ketahanan sistem. Jangan sampai daerah yang punya sumber daya justru masyarakatnya terus mengalami pemadaman berulang,” katanya.
Di akhir keterangannya, Fauza berharap kasus blackout ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kelistrikan Aceh. Ia meminta para pemangku kepentingan tidak menunggu kemarahan publik membesar baru kemudian bergerak.
“Blackout ini harus menjadi titik balik. Aceh membutuhkan listrik yang andal, adil, dan berkelanjutan. Forbes Aceh harus menunjukkan kerja nyata, bukan hanya hadir ketika isu politik mencuat. Ketahanan energi adalah kepentingan rakyat dan masa depan ekonomi Aceh,” tutup Fauza.
Sebelumnya
