Kedatangan Fahri Hamzah di Tanah Rencong disambut langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, bersama jajaran Forkopimda Aceh. Foto: Humas Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Wamen PKP), Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh selama dua hari, Kamis dan Jumat (19-20 Juni 2025).
Kunjungan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung akselerasi pembangunan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedatangan Fahri Hamzah di Tanah Rencong disambut langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, bersama jajaran Forkopimda Aceh.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah peninjauan langsung ke beberapa lokasi strategis, seperti Perumahan Budha Tzu Chi dan Rumah Susun Yayasan Darul Qur’an Aceh di Samahani, Aceh Besar.
Di lapangan, Fahri ingin melihat secara konkret kondisi proyek perumahan yang sedang berlangsung serta berbagai kendala yang dihadapi.
"Kita ingin mendengar langsung dari daerah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan rumah layak huni benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ini bagian dari amanah besar Presiden Prabowo Subianto dalam program nasional pembangunan 3 juta rumah," ujar Fahri dalam pertemuan di Kantor Gubernur Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Aznal Zahri memaparkan capaian dan tantangan pembangunan perumahan di Aceh.
Sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit Rumah Layak Huni (RLH) di berbagai kabupaten/kota.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari lanjutan upaya rehabilitasi pascatsunami 2004 yang telah dibantu oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dengan total komitmen dana sekitar 6,7 miliar dolar AS, membangun lebih dari 100.000 unit rumah pada masa itu.
Meski demikian, Aznal mengakui bahwa kebutuhan perumahan rakyat masih jauh dari kata tuntas. Saat ini saja, terdapat sekitar 1.500 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum mendapatkan rumah layak huni.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 204 miliar pada tahun 2025 guna membangun 2.000 unit RLH.
Namun, keterbatasan anggaran dan persoalan administratif kembali mengemuka. Setelah melalui proses verifikasi, hanya 1.470 calon penerima yang memenuhi syarat dari 2.000 nama yang telah diumumkan sebelumnya.
Ditambah dengan biaya pembangunan per unit yang mencapai Rp 96 juta, pemerintah daerah pun berharap adanya intervensi dan dukungan langsung dari pemerintah pusat.
“Kami sangat berharap Kementerian PKP dapat membantu menambal kekurangan anggaran, agar target pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa segera terpenuhi. Sinergi dengan pusat sangat kami butuhkan,” ujar Aznal.
Aznal juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan program ini juga selaras dengan visi dan misi kepemimpinan Muallem - Dek Fadh di Aceh, yang menekankan keadilan sosial dan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerintah Aceh akan memaksimalkan sinergi dengan pusat agar masyarakat Aceh mendapatkan akses hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Kehadiran Wamen menjadi energi positif untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor,” lanjutnya.
Fahri Hamzah dalam tanggapannya menilai bahwa pendekatan pembangunan perumahan perlu melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat serta keterbukaan data. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat basis data kepemilikan rumah dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses verifikasi penerima bantuan.
“Tantangan kita bukan hanya membangun rumah, tetapi memastikan yang menerima adalah yang benar-benar membutuhkan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci,” kata Fahri.
Di penghujung kunjungannya, Wamen PKP menyampaikan optimisme bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam implementasi pembangunan perumahan yang berkeadilan.
Pemerintah pusat, katanya, akan mendukung Aceh baik melalui pendanaan, pendampingan teknis, maupun regulasi yang berpihak.
Kunjungan ini pun menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membuka jalan bagi terwujudnya kawasan permukiman yang manusiawi, layak huni, dan berkelanjutan di seluruh Aceh.
“Pembangunan perumahan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi adalah cerminan kemanusiaan dan martabat bangsa. Mari kita pastikan setiap rakyat, termasuk di Aceh, punya tempat tinggal yang layak,” pungkas Fahri.
Sebelumnya
